ABSTRAK
Salah satu lembaga jaminan yang banyak diqunakan olehpihak perbankan dalam pemberian kredit adalah lembagajaminan fidusia, yang merupakan penyerahan hak milik atasbenda-benda kepunyaan debitur kepada pihak kreditur,sedangkan penguasaan fisik atas benda-benda jaminantersebut tetap berada di tangan debitur. Fidusia dianggapsebagai jaminan yang lebih cocok bagi bank maupun baginasabahnya untuk bergerak, oleh karena kreditur tidak sulituntuk menyediakan tempat penyimpanan dan di lain pihaknasabah masih tetap dapat menggunakan barang yangdijaminkan. Fidusia sebagai lembaga jaminan dalamperjanjian kredit perbankan diatur dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut, pokokpermasalahannya adalah bagaimana kedudukan lembaga jaminanfidusia dalam perjanjian kredit perbankan dan bagaimanadalam perjanjian jaminan fidusia apabila terjadiwanprestasi dalam perjanjian kredit. Dapat dikemukakan,bahwa perjanjian jaminan fidusia selalu mengikutiperjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai,maka perjanjian jaminan fidusia juga selesai. Sedangkaneksekusi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 29-34Undang-undang No. 42 Tahun 1999, yaitu melalui pelaksanaantitel eksekutorial, pelelangan atau penjualan di bawahtangan. Sebagai kasus untuk dibahas dan dianalisis adalahpelaksanaan iaminan fidusia pada PT. Bank BNI. Dalampenelitian ini, digunakan pendekatan yang bersifat yuridisnormatif, yaitu suatu pendekatan yang lebih mengutamakannorma-norma hukum positif yang ada kaitannya dengan topikpembahasan. Sedangkan alat pengumpulan datanya adalahberdasarkan studi kepustakaan atau studi dokumen.