Setelah ditunggu bertahun-tahun akhirnya lahir Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999. Lahirnya Undang-undang ini tidak terlepas dan tekanan IMF kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah segera memberantas praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia dengan cara segera memberlakukan undang-undang tersebut matas. Inti tujuan UU No,5/1999 ada dua, yaitu persaingan dan non persaingan. Tujuan persaingan adalah tercapainya efesiensi kegiatan usaha, ini paralel dengan tujuan hukum persaingan di banyak negata. Sedangkan tujuan non-persaingan adalah menjaga kepentingan umum. Sehubungan dengan kedua tujuan di atas maka KOmisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Komisi yang dibentuk oleh UU untuk rnengawasi pelaksanaan UU ini, harus mampu untuk mengakomodir kedua tujuan tersebut diatas. Adalah hal yang wajar bila masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam substansi maupun pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999 tersebut. mengingat umumya yang masih baru. Selain itu adanya hambatan dalam KPPU untuk dapat menjalankan tugasnyajuga 5angat berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan UU No.5 Tahun 1999 ini. Tesis penuh, yang berjudul TINJAUAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA ANTARA OPERATOR TELEPON SELULER BERBASIS GSM (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION) DAN OPERATOR TELEPON SELULER BERBASIS CDMA (CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKIEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAIlA TIDAK SEHAT dengan menggunakan penelitian hukum nOffilatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum tertentu secta fakta kasus yang ada, diharapkan dapat mengkaji mengenai kondisi persaingan usaha diantara kedua operator telepon seluler tersebut diatas apakah masih dalam kerangka persaingan usaha yang sehat atau justru telah jatuh ke dalam persaingan usaha yang tidak sehat ditinjau dan sudut pandang Undang-Undang Anti Monopoli kita yaitu UU NO.5 Tahun 1999.