ABSTRAK
Salah satu sisi HKI yang tidak dapat dielakkan terutama dewasa ini adalahsemakin erat pengaruh HKI dalam perdagangan internasional. HKI menjadisemakin penting mengingat perannya yang begitu besar bagi kehidupan industridan perdagangan internasional. Dalam kebijakan HKI nasional, Indonesia telahturut serta dalam komunitas global, dengan telah meratifikasi Persetujuan WTO(Agreement Establishing the World Trade Organization) melalui Undang-UndangNo.7 Tahun 1994, dengan demikian Indonesia terikat dengan aturan-aturan yangdikeluarkan oleh WTO, termasuk kesepakatan TRIPs (Trade Related Aspect o fIntellectual Property Rights). Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentangHak Cipta mengatur pula mengenai ciptaan yang diberikan perlindungan sebagaihak cipta yaitu karya sinematografi. Karya sinematografi merupakan mediakomunikasi massa gambar gerak (moving images). Karya serupa itu dibuat olehperusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Perlindungan selainterhadap sinematografi dan karya cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalamundang-undang, perlindungan juga dapat diberikan terhadap semua ciptaan yangtidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yangnyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu. Sehingga tanpa kitasadari karya cipta yang dihasilkan oleh seseorang dengan intelektualnyamenciptakan sesuatu, secara cepat telah terjadi peniruan atas karya ciptanya.Permasalahan yang menjadi pembahasan sejauhmana Undang-undangNo.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hak cipta atas karyafilm sinematografi dan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh oleh pencipta ataupemegang hak cipta dan lembaga penyiaran, dalam melindungi karyasinematografi dan hambatan-hambatan apakah yang di hadapi oleh pencipta ataupemegang hak cipta dan lembaga penyiaran dalam melindungi karyasinematografi.Karya cipta atas sinematografi merupakan salah satu obyek perlindunganhak cipta, dan rekaman atas filmnya dilindungi oleh hak yang berkaitan hakeksklusif. Langkah yang ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta danlembaga penyiaran berupa preemtif, preventif dan represif. Hambatan-hambatanyang dihadapi berupa Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akanarti pentingnya perlindungan hak cipta, kurangnya koordinasi nasional dari parapenegak hukum, kurangnya tenaga dan keahlian teknis di lapangan, sertakurangnya sarana pendukung operasional di kalangan penegak hukum.