ABSTRAK
Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAPsejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM).Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwatidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan olehkeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanpasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa darikesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas danwewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilanpidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwadapat terjadi baik secara normative maupun empiris, halini dapat disebabkan rumusan undang-undang yang tidakjelas, atau persepsi penegak hukum dan pencari keadilanyang berbeda terhadap hak* tersebut. Penelitiannormative dan empiris dilakukan terhadap peraturanperundang-undangan yang berhubungan dengan hak-haktersangka dan terdakwa dan para penegak hukum sertapencari keadilan dalam proses peradilan pidanadiwilayah pengadilan. Rendahnya pelaksanaan hak-haktersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidanasebagian besar terjadi pada tahap praadjudikasi, yaitupada proses penyidikan yang dilaksanakan oleh polisi,kemudian menyusul pada tahap pemeriksaan penuntutanoleh jaksa penuntut umum. Pada tahap adjudikasi yaitupada tahap pemeriksaan di pengadilan kesenjangan haktersebut agak rendah. Adapun banyaknya atau tingginyatersangka dan terdakwa tidak menggunakan hak-haknyapada tahap praadjudikasi, karena penegak hukumlah yangmenetukan sekali apakah hak tersebut dapat digunakanatau tidak. Pada umumnya penegak hukum karena orientasiterhadap tugas dalam proses peradilan pidana, makakurang memberikan kesempatan kepada tersangka danterdakwa. Penegak hukum lebih menekankan pada hasil dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka,dengan anggapan walaupun hak-hak tersangka dan terdakwakurang mendapat tempat pada saat pemeriksaan yangdilakukan oleh mereka, tetapi hak tersebut barulahmenjadi penting dan dapat digunakan pada saat yangtepat, yaitu sidang pengadilan di mana tahap ini adalahtahap penentuan di dalam rangkaian proses peradilanpidana. Disamping itu kesenjangan hak tersangka danterdakwa dalam bentuk inkonkrito disebabkan olehkurangnya partisipasi pencari keadilan dalam usahanyauntuk menggunakan haknya tersebut. Hal ini disebabkanpendidikan (kurangnya pengetahuan dan pemahaman hak-hnknormative) , factor ini ekonomi dan sekaligus sebagaiindikasi rendahnya kesadaran hukum pencari keadilanmenyebabkan rendahnya pelaksanaan hak-hak tersangka danterdakwa dalam proses peradilan pidana di Jakarta padatahap praadjudikasi.