ABSTRAK
Akhir-akhir ini, banyak sekali pengadilan yangmenjatuhkan putusan volunter/ permohonan volunter terhadapstatus hak milikpun, pengadilan berani mengabulkannyasecara deklaratoir. Dalam tesis ini akan dibahas mengenaiapakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untukmengeluarkan putusan volunter yang menyatakan bahwapemegang gadai berhak untuk menjual jaminan saham yangtelah digadaikan secara tertutup dan menyatakan bahwa jualbeli saham adalah sah, serta upaya hukum apa yang harusditempuh oleh pemberi gadai dengan adanya penetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Untuk menjawabpermasalahan tersebut, penulis melakukan penelitiankepustakaan yang bersifat juridis normatif. Penelitian iniakan berbentuk evaluatif; yaitu menjelaskan sebuah kasuspenjualan jaminan gadai saham dengan akta notaris yangdilakukan oleh kreditur berdasarkan penetapan PengadilanNegeri dan pengesahan akta jual beli saham melaluipenetapan Pengadilan Negeri, padahal dalam ketentuanPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan BukuII, dinyatakan bahwa tidak dibenarkan untuk mengabulkansuatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orangsebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang,sehingga bila debitur/pemasang gadai tidak setuju, makaharus diajukan gugatan dalam peradilan contensiosa, karenaada sengketa. Upaya hukum yang harus dilakukan olehpemberi gadai dengan dikeluarkannya penetapan tersebutialah dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada MahkamahAgung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 jo Pasal 43(1)UU No. 5/2004 tentang perubahan atas UU No. 14/1985tentang Mahkamah Agung dan/atau dengan cara mengajukangugat perdata ke Pengadilan Negeri dan dalil gugatanbertitik tolak dari penetapan volunter yang dikeluarkanoleh Pengadilan Negeri tersebut.