Keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pelaksana birokrasi di Indonesia saat ini masih sering kali terdengar. Keluhan masyarakat tersebut mulai dari persoalan tentang lambannya pelayanan, lambatnya proses perijinan, banyak pemungutan liar dan praktek korupsi lainnya hingga persoalan - persoalan yang menyangkut rendahnya integritas moral mereka. Penyebab dibalik munculnya kondisi pelayanan birokasi yang dianggap oleh masyarakat masih sangat buruk tersebut adalah menyangkut soal sikap disiplin yang rendah yang dimilki oleh sebagian pegawai negeri kita selain masalah lain yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai negeri yang juga turut andil dalam hal ini. Namun tanpa mengabaikan persoalan tentang rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai negeri, persoalan tentang rendahnya tingka* disiplin pegawai negeri tetaplah menjadi penyebab utama dari buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh mereka. Sebab walaupun tingkat kesejahteraan telah ditingkatkan, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan disiplin, maka tetap saja hal itu tidak akan mengubah kinerja mereka. Untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat kedisiplinan para pegawai negeri tersebut diperlukan sebuah sistem pengawasan yang baik. Selain itu, peran atasan baik atasan langsung maupun pimpinan organisasi / satuan kerja memiliki peran mutlak dalam pelaksanaan per&awasan terutama dalam pengawasan terhadap sikap disiplin bawahannya. Merekalah yang menjadi ujung tombak dalam kegiatan pengawasan, sebab mereka yang selalu berhadapan langsung dengan para pelaksana pekerjaan dan menyaksikan secara langsung kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini maka peran pengawasan intern dalam organisasi menjadi hal utama yang perlu dilaksanakan dengan ootimal, selain dari pengawasan yang dilakukan pihak luar seperti pengawasan fungsional, pengawasan yudikatif, pengawasan legislatif maupun pengawasan masyarakat.