ABSTRAK
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yangsangat penting dalam hukum kontrak, asas ini bersifatuniversal dan dianut oleh hukum perjanjian di semuanegara pada umumnya. Sebagai konsekuensi adanya asas ini,para pihak dalam kontrak mendapat kebebasan untukmengadakan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction)dan pilihan hukum (choice of law). Dalam praktikpengadilan di Indonesia, seringkali dijumpai adanyakerancuan dan adanya ketidak konsistenan sikap pengadilanterhadap adanya pilihan yurisdiksi ini. Pengadilanseringkali bersikap tetap memeriksa dan mengadili suatuperkara, padahal berdasarkan kontrak yang ada telahdisebutkan pilihan yurisdiksi yang memilih lembaga lainselain pengadilan tersebut. Perkara di bidang perjanjian,untuk menilai suatu perjanjian sah atau tidak, dibatalkanatau tidak, hakim dapat menilainya dari asas yang berlakudalam suatu perjanjian, yaitu asas itikad baik,penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden), danpelanggaran terhadap hukum publik sebagai alasanpembatalan suatu kontrak. Perkembangan putusan MahkamahAgung di bidang kontrak-kontrak internasional, telahmemberikan sumbangan dalam pembangunan hukum kontraknasional. Kasus yang menarik perhatian masyarakat adalahdibatalkannya putusan arbitrase Jenewa dalam perkarakontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumiantara PT. Pertamina (Persero) melawan Karaha BodasCompany L.L.C. dan PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) . Putusan ini telah menimbulkan pro dan kontrakarena dianggap sebagai bentuk campur tangan negara dalamkebebasan berkontrak. Tetapi pada tingkat banding,Mahkamah Agung telah membatalkan putusan tersebut danmemutuskan bahwa putusan Arbitrase Jenewa harus tetapdilaksanakan. Dengan demikian asas kebebasan berkontrakkembali mendapat tempat untuk dihormati keberdaannya diIndonesia.