ABSTRAK
Pada negara kesatuan, pemerintah pusat memegangkekuasaan penuh pemerintahan. Namun dimungkinkan adanyapenyerahan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerahdengan pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaaneksekutif kepada daerah menjadikan pemerintah daerahmendapatkan kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat diteritori kewenangannya. Namun penyerahan tersebut tidakberarti memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untukmengatur tanpa koordinasi dan harmonisasi kebijakanpemerintah secara sekeluruhan. Mengingat Hubungan antarapemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam negaraKesatuan adalah pemerintah daerah merupakan subordinatedengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifatdependen pada pemerintah pusat. Maka pengawasan daripemerintah pusat terhadap tindakan pemerintah daerahsesuatu yang harus dilakukan. Malah sebenarnya Pengawasandi negara kesatuan merupakan pengikat kesatuan negara. DiIndonesia, pemerintahan daerah telah diatur dalam UUD 1945dan perubahan. kemudian pengaturan tersebut dijabarkandalam UU tentang pemerintah daerah. Dalam kurun waktu masaorde baru hingga saat ini, ada 3 Undang-Undang tentangPemerintahan daerah yang lahir bergantian, yaitu UU no.5tahun 1974, UU no.22 tahun 1999 dan UU no.32 tahun 2004.Penelitian ini mencoba membandingkan hubungan pusat dandaerah serta pengawasan peraturan daerah dalam 3 UUtersebut. Pada pengawasan represif, dimungkinkan peraturandaerah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Padahal dilainpihak, ada wewenang lembaga lain yang dapat menguji ataupunbahkan membatalkan. Menurut Pasal 24 A UUD 1945 danperubahan, UU no.4 tahun 2004 dan UU no.14 tahun 1985 jo UUno.5 tahun 2004, telah diatur bahwa MA sebagai lembagayudisial mempunyai kewenangan untuk menguji peraturanperundang-undangan dibawah UU termasuk peraturan daerah.Penelitian ini juga mengkaji bagaimana sebaiknyapengaturan mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah.