ABSTRAK
Dengan diundangkan Undang-Undang tentang JabatanNotaris (UUJN) yakni UU Nomor 30 Tahun 2004, telahmenimbulkan permasalahan yuridis, karena dalam ketentuanPasal 15 ayat 2 huruf f UUJN dinyatakan bahwa "Notarisberwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan",kewenangan mana selama ini merupakan wewenang PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan tersebut dapatditafsirkan bahwa lembaga PPAT akan dihapus dankewenangannya otomatis menjadi kewenangan Notaris. NamunUUJN juga masih mengakui keberadaan PPAT dengan merujukpada pasal lain yang "bertolak-belakang" yakni Pasal 17huruf g yang menyatakan bahwa "Notaris dilarang merangkapjabatan sebagai PPAT diluar wilayah jabatan Notaris".Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yangbersifat hukum normatif, diperoleh suatu kesimpulan, bahwaUUJN masih belum mengandung unsur-unsur "Asas PembentukanPeraturan Perundang-undangan Yang Baik dan "Asas MateriMuatan Peraturan Perundang-undangan". Suatu UU dibuatadalah untuk menjamin kepastian, ketertiban danperlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilanbukan malah sebaliknya.