Krisis ekonomi dan moneter telah melanda Indonesia sejak tahun 1998. Dunia usaha dituntut untuk memulihkan dan mengembangkan perekonomian negara kita. Satu hal yang tampak menonjol dari krisis tersebut adalah munculnya fenomena pergeseran peran pendorong kegiatan ekonomi Indonesia dari para pelaku ekonomi berskala besar (conglomerates and corporates) kepada para pelaku ekonomi berskala mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut Unit Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Peran UMKM sangat diharapkan bisa meningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun masih ada beberapa kendala.Banyak UMKM yang feasible namun tidak bankable, sehingga akhirnya mereka harus menerima kenyataan bahwa usahanya akan tetap kerdil. Seharusnya tidak ada lagi kesulitan bagi UMKM untuk mengakses kredit ke pihak perbankan mengingat Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Sebagai jalan keluar, pengusaha kecil akhirnya membentuk organisasi atau kelompok swadaya daya lembaga pembiayaan. Tujuannya, memberdayakan pengusaha/pengrajin kecil atau super mikro untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya. Pelaku ekonomi menggabungkan diri dalam kegiatan arisan atau perkumpulan keuangan SIMPAN PINJAM atau BMT Balai Mandiri Terpadu yang umumnya bersifat memprioritaskan kepedulian terhadap pengusaha/pengrajin mikro.Gambaran bagaimana UMKM mengatasi problema untuk memperoleh kemudahan dalam pembiayaan usahanya, bagaimana pemerintah seharusnya menerbitkan landasan hukum, sistem dan mekanisme yang kesemuanya terpadu untuk menjembatani agar kesenjangan antara kebijakan dan pendekatan sektor perbankan dengan karakteristik dan kondisi riil usaha kecil dapat teratasi, merupakan pekerjaan rumah baru bagi pemerintah yang disumbang tesis ini. Dari eksistensi lembaga pembiayaan ini nampak adanya keharusan untuk membuat regulasi mengenai sistem dan mekanisme guna meningkatkan akses usaha kecil kepada kredit perbankan. Regulasi sangat diharapkan agar tujuan mewujudkan, mengintegrasikan atau menghubungkan beberapa unsur pokok yang diperlukan dalam sebuah sistem dan mekanisme dapat terpadu. Unsur-unsur tersebut terdiri dari bank yang khusus didirikan untuk memberi kredit kepada usaha kecil. Lembaga yang memberikan penjaminan atas kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan lembaga untuk mengkoordinasikan semua kegiatan pembinaan dan pemberian teknis kepada usaha kecil. Untuk mewujudkan sistem dan mekanisme tersebut diperlukan perubahan pada peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Usaha Kecil serta peraturan pelaksanaannya.Semoga