ABSTRAK
Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapipara pengusaha dalam mencapai tujuannya, memperoleh laba yang sebesar-besarnya danmenguasai pasar untuk mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut.Untuk itu diperlukan hukum yang mengatur rambu-rambu yang harus ditaati secarapreventif dan represif bagi mereka yang melakukan persaingan. Tujuannya tidak lain, agarhukum dapat mencegah terjadinya persaingan curang termasuk pula tindakan hukumterhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik rahasia dagang.Mengapa Sengketa Perdata dibidang rahasia dagang menjadi wewenang pengadilan negeridan bukan menjadi wewenang pengadilan niaga sebagaimana di atur di Undang-Undang dibidang-bidang HKI lainnya, Mengapa HKI (khususnya Rahasia Dagang) dikecualikan dariUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat, Bagaimana pandangan hakim dalam kasus Ali Tjandra Sutjipto yangdimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 335/Pid B/1995/PN Sby tanggal 24September 1986 jo Putusan Mahkamah Agung RI, No. 1497.K/Pid/1987, tanggal 10September 1993, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Penulisan Tesis inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sengketa perdata rahasia dagang menjadikewenangan pengadilan negeri karena rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran danJangka waktu perlindungan rahasia dagang yang tidak terbatas, mengakibatkan tidakdiperlukannnya penyelesaian sengketa yang cepat dan efesien. HKI mempunyai hakeksklusif yang mengakibatkan HKI dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999, tetapi walaupun dikecualiakan HKI tetap tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Kasus dalam Ali Tjandra Sutjipto, hakim berpendapatAli Tjandra tidak melakukan tindakan pidana seperti yang di dakwakan jaksa penuntutumum.