ABSTRAK
Kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat merupakanhak asasi manusia, yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam perkembangannyadiwujudkan sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kiprahnya dalammemberdayakan masyarakat sangat berperan, lebih dari itu dalam erareformasi telah memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunanpolitik. Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang dianggapmerugikan masyarakat. Bahkan seringkali Ormas melakukan uji materiilterhadap perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengankepentingan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dipungkiri adabeberapa Ormas yang dalam melakukan kegiatan di tolak oleh masyarakatsebab ada Ormas yang seringkali melakukan pemaksaan kehendanya danmerasa paling benar, sehingga ada yang mengusulkan untuk dibubarkan.Pemerintahpun menganggap perlu untuk melakukan evaluasi dan menindaktegas terhadap Ormas yang bertindak anarkis. Lemahnya landasan hukumjuga menjadi hambatan Ormas untuk melakukan ekspresinya karenalandasan hukum yang ada merupakan produk hukum era orde baru yangsangat tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.Ormas yang hendak dilihat dari aspek keberdaan dan eksistensinya dibatasidari tahun 1998-2005 atau dalam era reformasi dengan menggunakanmetoda pustaka, artinya menelahan peraturan perundangan dak kebijakandikaitkan dengan perkembangan masyarakat serta wawancara dengantokoh atau pejabat yag berkompeten kemudian baru dilakukan analisa.