ABSTRAK
Perkawinan menyangkut hubungan antar manusia. Namunmasalah perkawinan bukan hanya sekedar masalah pribadi darimereka yang akan melangsungkan perkawinan, tapi jugamerupakan masalah dan perbuatan keagamaan dan hukum.Masyarakat lewat penguasa negaranya masing-masing mengaturnorma-norma hukum bagi perkawinan di antara warganya. DiIndonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya,Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Negara Indonesiamenjamin kebebasan beragama bagi penduduknya (Pasal 29Undang-Undang Dasar). Prinsip kebebasan beragama tersebutditafsirkan juga oleh sebagian orang sebagai kebebasanuntuk pindah agama. Perkawinan yang dilangsungkan di antaraseorang laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yangsama dan tetap terus seagama sampai perkawinannya berakhir,tidak menimbulkan persoalan hukum. Persoalan, hukum barutimbul manakala setelah dilangsungkannya perkawinan, pihaksuami atau isteri melakukan perpindahan agama, dalam halini dari agama Islam ke agama non Islam atau murtad.Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukumnya terhadapstatus perkawinan, apakah murtad tersebut dapat dijadikanalasan untuk membubarkan perkawinan serta lembaga peradilanmana yang berwenang mengadili kasus perceraian yangdiakibatkan murtadnya suami atau isteri. Penulisan tesisini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tipepenelitian yang digunakan, dilihat dari sudut bentuknyaadalah penelitian evaluatif. Dari sudut penerapannya, tipepenelitian yang digunakan adalah penelitian berfokusmasalah. Dalam pandangan Islam, murtadnya suami atau isterimenyebabkan perkawinan menjadi fasakh (batal) dengansendirinya. Perpindahan agama atau murtad yang dilakukansuami atau isteri menurut hukum Islam dan Kompilasi HukumIslam dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan.Mengenai lembaga peradilan yang berwenang mengadili kasusperceraian karena murtadnya suami atau isteri, berdasarkanasas personalitas keislaman, adalah Pengadilan Agama. Untukmenentukan asas personalitas keislaman, bukan didasarkanatas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, tetapioleh faktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan padasaat hubungan atau ikatan hukum berlangsung.