ABSTRAK
Standardisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan pelakuusaha dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhikepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. Dengan adanyastandardisasi produk ini akan memberi manfaat yang optimum pada konsumen danprodusen, tanpa mengurangi hak milik dari konsumen. Standardisasi ini berkaitanerat dengan keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu berkaitan dengankelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi. Barang yang tidakmemenuhi syarat mutu, khususnya makanan, dapat menimbulkan malapetaka bagikonsumen, selain merugikan konsumen dari segi finansial dapat pula mengancamkeamanan dan keselamatan masyarakat umum. pengaturan tentang standardisasiproduk pangan memang merupakan hal penting bagi konsumen. Sampai saat iniketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masalah standardisasiproduk pangan antara lain seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dansebagainya. Pengaturan tentang standardisasi produk pangan yang tertuang dalamperaturan-peraturan tersebut di atas sudah memperhatikan kepentingan perlindungankonsumen. Dengan adanya pengaturan tersebut akan memberikan manfaat yangoptimium pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik darikonsumen, yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai ataudikonsumsi. Dengan adanya pengaturan seperti itu, sudah seharusnya pelaku usahamentaati standar terhadap suatu produk pangan, kekurangtaatan pelaku usaha akanperaturan tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada konsumen, yang berakhirkepada adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.Pemerintah dan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungankonsumen juga pihak yang sangat penting untuk menjaga dan mengawasi agarproduk pangan yang beredar telah sesuai dengan standar yang ditentukan.