ABSTRAK
Dalam hukum tanah nasional hak penguasaan tanahtermaktub pada Pasal 2 ayat (2) UUPA, Negara sebagaiorganisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku badanpenguasa. Hak atas tanah adalah hak memberikan kewenangankepada pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah yangdikuasainya, hak yang dimaksud tertera pada Pasal 16 UUPA,salah satunya adalah hak pakai yaitu hak untuk menggunakantanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milikorang lain yang memberi wewenang dan kewa j iban yangditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalamperjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjiansewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.(Pasal 41UUPA). Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum Atas TanahHak Pakai Nomor 7/Kapuk antara CV. Kaputeta Jaya dan PT.Pertamina di Jakarta Barat, menarik untuk dilakukanpenelitian. Metode yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris,permasalahan yang diteliti berkisar pada PeraturanPerundang-undangan tentang Hukum Pertanahan Yaitu: UndangundangPokok-pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, PP. Nomor 2 4tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian pengumpulandata dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancaradengan informan yaitu menggunakan pertanyaan yang terbuka.Analisis terhadap data yang diperoleh disusun secarasistematis, untuk selanjutnya menghasilkan data yangberbentuk evaluatif-analitis. Hasil penelitianmengungkapkan peralihan Hak Pakai nomor 7/Kapuk antara CV.Kaputeta Jaya dan PT. Pertamina berdasarkan ketentuan HukumPertanahan, penyelesaian hukum dengan para penghuni danpenggarap tanpa hak dilakukan dengan musyawarah mufakat,PT. Pertamina menggunakan kebijakannya memberikan gantirugi sebagai pergantian tanaman dan bangunan berupa uangkerohiman kepada para penghuni dan penggarap tanpa hak.Dengan terselesaikannya permasalahan hukum yang terjadimaka PT. Pertamina dapat memperpanjang hak pakainya denganditerbitkannya sertipikat Hak Guna Bangunan nomor2339/Kapuk.