ABSTRAKTingginya harga pesawat terbang dan biaya operasional
termasuk biaya perawatan yang dibutuhkan dalam angkutan
pesawat terbang menjadi pertimbangan bagi perusahaan
penerbangan untuk mengadakan sewa pesawat terbang sebagai
salah satu alternatif untuk mengadakan pesawat terbang
sesuai kebutuhan. Untuk menjamin kepastian hukum, sewa
menyewa pesawat terbang dilakukan dengan perjanjian sewa
menyewa antara pihak yang menyewakan (lessor) dengan pihak
penyewa (lessee). Demikian pula halnya untuk angkutan
jemaah haji Indonesia, untuk kepastian hukum dilakukan
perjanjian sewa menyewa pesawat terbang. Penelitian ini
dilakukan dengan metode juridis normatif, namun demikian
dilakukan juga wawancara untuk melengkapi data yang ada.
Masalah yang dicemukan dalam perjanjian sewa menyewa
pesawat terbang tersebut adalah perjanjian dibuat dengan
dibawah tangan, keterlambatan delivery pesawat, pembayaran
advance payment, tender ulang yang dilakukan oleh lessee,
keterlambatan pemberangkatan pesawat yang sering terjadi
yang mengganggu keselamatan dan kenyamanan jemaah haji.
Kesimpulan yang didapat untuk menjawab permasalahan, bahwa
seharusnya perjanjian dilakukan dengan akta otentik untuk
menjamin pembuktian yang sempurna, lessor diharuskan untuk
memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan, pembayaran
advance payment melalui escrow agent, lessee seharusnya
tidak melakukan tender ulang, denda karena keterlambatan
berlaku sejak menit mulai terjadinya keterlambatan. Para
pihak agar membuat perjanjian seimbang sesuai prinsip hukum
perjanjian, dan untuk menjamin ketepatan waktu penerbangan
haji agar lessor diwajibkan menyediakan pesawat yang siap
sedia sebagai pesawat pengganti.
ABSTRACTThe high sale price of the Aircraft and operational cost
including the required maintenance cost in air
transportation is a consideration for airline company to
acquire the leased Aircraft base on the certain
requirement. In order to ensure the law enforcement, the
lease of Aircraft is performed by Aircraft Lease Agreement
between lessor and lessee. This research is performed by
juridical normative, nevertheless the writer also perform
interview to lessor and lessee to complete the exist data.
The problem that we face in lease agreement is that the
Agreement is not made in a notary document, delivery delay
of the Aircraft, the advance payment, re-tender by lessee,
delay of flight schedule which is often occurred that
interfere the safety and convenience of hajj pilgrim
flight. The conclusion we have got to solve the problem
that the Aircraft lease Agreement should be made in notary
document (authentic deed) to assure the perfect
authentication, lessor must deliver to lessee the
performance bond, advance payment through escrow agent,
lessor should not perform re-tender, penalty because of
delay will be effective since the first minute of delay.
The party should make the lease agreement equally according
to the contract law principal and in order to guarantee the
on time performance of hajj flight, lessor has to prepare
the reserve aircraft as substitution to anticipate if any
of Aircraft in trouble.
T36670-James Sinaga.pdf :: Unduh