UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Endi Sugandi; Safri Nugraha, supervisor; Siti Hajati Hoesin, examiner; Harsanto Nursadi, examiner ([Publisher not identified] , 2007)
 Abstrak
ABSTRAK
Pembagian urusan kehutanan menjadi salah satu isu
penting dalam pengelolaan hutan di era desentralisasi,
penulisan tesis ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan
menganalisis mengenai (a) pembagian urusan kehutanan antara
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota, dan (b) hambatan-hambatan dalam pembagian
urusan kehutanan di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif
dengan analisis kualitatif berdasarkan data sekunder berupa
bahan hukum primer, sekunder dan tertier.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan Pusat dan
Daerah dalam pengurusan hutan dari mulai jaman Hindia Belanda
sampai dengan saat ini telah mengalami pasang surut. Pasang
surut hubungan ini tercermin dalam berbagai produk perundangundangan
yang mengatur mengenai pengurusan hutan.
Pertama, pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan di
awal-awal kemerdekaan, pengurusan hutan sangat
tersentralisasi. Kedua, pada tahun 1957 melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957, pengurusan hutan mulai
didesentralisasikan kepada Daerah Tingkat I, namun pada tahun
1967 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967
pengurusan hutan menjadi sentralisasi kembali. Ketiga, pada
tahun 1995, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995,
Pemerintah menyerahkan lima urusan kehutanan kepada Daerah
Tingkat II. Keempat, pada tahun 1998, melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, Pemerintah menyerahkan
sebagian urusan kehutanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
dan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Kelima, pada tahun 1999, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, pengurusan
hutan mengalami perubahan yang sangat radikal (radical
change) dibandingkan dengan sebelumnya. * Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, terdapat 16 (enam
belas) wewenang bidang kehutanan yang tetap berada di
Pemerintah Pusat dan 18 (delapan belas) wewenang
didesentralisasikan menjadi kewenangan pemerintah daerah
provinsi dalam menjalankan otonominya. Sedangkan kewenangan
yang dimiliki oleh kabupaten/kota tidak dirinci secara jelas
tetapi sisa dari kewenangan yang tidak secara tegas diatur
menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi menjadi milik daerah
kabupaten/kota. Keenam, pada tahun 2004, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan kehutanan merupakan
urusan pemerintahan yang bersifat "concurrent" yaitu urusan
yang akan dikerjakan bersama oleh Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
 File Digital: 1
Shelf
 T37840-Endi Sugandi.pdf ::
 Metadata
No. Panggil : T37840
Nama orang :
Nama orang tambahan :
Nama badan tambahan :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2007
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : vi, 313 pages ; 28 cm
Catatan Bibliografi : pages 305-313
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T37840 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20269317