UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Peran penuntut umum dalam pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (Traffiking in person) di Indonesia dan kendala-kendalanya / Atang Bawono

Atang Bawono; Surastini Fitriasih, supervisor; Mardjono Reksodiputro, examiner; Yoni Agus Setyono, co-promotor ([Publisher not identified] , 2007)

 Abstrak

ABSTRAK
Pemerintah Indonesia berupaya memberikan perlindungan
terhadap korban tindak pidana perdagangan orangf untuk mewujudkan
salah satu tujuan dari Protokol Palermo serta untuk memberikan
keadilan dan kesejahteraan. Penuntut Umum yang mempunyai
kewenangan melakukan penuntutan, tidak melakukan penuntutan serta
memiliki diskresi tuntutan pidana, dituntut perannya dalam
memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan
orang. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah peran
Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak
pidana perdagangan orang dan apa saja kendala-kendalanya. Metode
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder didukung
dengan wawancara. Data sekunder meliputi peraturan perundanganundangan,
dokumen resmi, Surat Edaran Jaksa Agung dan sebagainya.
Data primer meliputi hasil wawancara dengan beberapa Jaksa yang
bertugas di Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana
Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung R.I. dan
Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang pernah menangani
perkara tindak pidana perdagangan orang, Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Umum serta Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA., Ph.D
yang terlibat dalam penyusunan Undang-undang No. 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang
diartikan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang
melalui proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana
perdagangan orang dan perlindungan korban tindak pidana
perdagangan orang melalui upaya pemenuhan hak-hak korban. Peranan
Penuntut Umum dalam perlindungan korban melalui proses pemidanaan
terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi melakukan
pemeriksaan terhadap berkas perkara, melakukan penahanan terhadap
terdakwa, menyusun surat dakwaan, melimpahkan berkas perkara ke
Pengadilan, mengajukan tuntutan pidana, mengajukan upaya hukum dan
melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap khususnya memasukkan terdakwa ke Lembaga
Pemasyarakatan. Kendala Penuntut Umum yang dihadapi, antara . lain
sulitnya menghadirkan korban dan saksi untuk membuktikan kesalahan
pelaku guna dijatuhi pidana. Peranan Penuntut Umum dalam
perlindungan korban melalui upaya pemenuhan hak-hak korban antara
lain meliputi menghadirkan korban untuk didengar keterangannya
pertama kali, menginformasikan perkembangan penanganan perkara
kepada korban apabila diminta dengan memberikan dakwaan, jadwal
sidang, tuntutan dan sebagainya. Kendala Penuntut Umum yang
dihadapi antara lain tidak jelaskan peraturan perundang-undanagan
yang mengatur mekanisme pemberian hak kepada korban maupun belum
jelasnya institusi yang diberi kewenangan memenuhi hak-hak korban.

ABSTRACT
The Indonesian government tries to give protection
against human trafficking victims, in order to realize one
of Palermo Protocol's object and to uphold justice and
prosperity. The Public Prosecutor who has authority to
prosecute, not to prosecute and has discretion of criminal
prosecution, is required to give protection against human
trafficking victims. The Problem to be presented what is
the role of the Public Prosecution in giving protection
against human trafficking victims and its obstacles.
Research method has been used is normative legal research,
which is the research based on subsidiary data source
supported by interview. Subsidiary data is including law
regulation, official document, Circulation Letter of
Attorney General etc. Primary data is including interview
report with some prosecutors in The Task Force of Terrorism
Case Handling and Transnational Crimes in The Attorney
General's Office of the Republic of Indonesia and
prosecutors in South Jakarta District Prosecution Office
who had ever handled trafficking in persons cases, Deputy
Attorney General for General Crime and Prof. Harkristuti
Harkrisnowo, SH, MA, Ph.D who was involved in formulating
Law No. 21 year 2007 of The Eradication of Trafficking in
Persons. Protection against human trafficking victims is
destined as human trafficking by the criminal process
against trafficker and protection of human trafficking
victim by an effort of victim's right accomplishment. The
role of the Public Prosecutor in victim protection through
criminal process against the trafficker is consist of
examination of dossier, conduct detention against
defendant, formulate letter of indictment, deliver the
dossier to the court, propose criminal prosecution, propose
legal remedy and perform the court's verdict white has
permanent legal power especially to bring the defendant
into detention center. One of the obstacles faced by Public
Prosecutor is the difficulty of bringing the victim and
witness before the court in order to prove the
perpetrator's fault to be punished. The role of Public
Prosecutor in victim protection through the effort of
completing of victim's right is including presenting victim
to be heard for the first time, informing the progress of
case handling to the victim if requested by giving
indictment, court agenda, prosecution, etc. The obstacle
faced by Public Prosecutor is unclear legislation that
regulate the mechanism of right giving against victim and
unclear institution that has an authority to completing
victim's right.

 File Digital: 1

Shelf
 T36672-Atang Bawono.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T36672
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2007
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : x, 182 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T36672 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20269365
Cover