ABSTRAK
Era perdagangan bebas sebagai konsekuensi dari globalisasi menempatkanperanan komputer (dan internet) ke dalam tempat yang sangat strategis karenamenghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak ruang dan waktu dan diharapkandapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi yang pada akhirnyameningkatkan kesejahteraan. Selain dampak positif tersebut, ternyata jugadisadari bahwa komputer memberikan peluang untuk terjadinya kejahatankejahatanbaru (cybercrime) yang bahkan lebih canggih dibandingkankejahatan konvensional. Masalah keamanan perlu memperoleh perhatiansecara khusus, karena tingkat keamanan atas transaksi perbankan melaluiinternet merupakan factor yang sangat menentukan. Dewasa ini belumterdapat aturan yang menentukan standarisasi instrumen dan perangkatperangkatyang harus digunakan dalam suatu internet banking.Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin mengkajilebih lanjut dalam perspektif yuridis mengenai transaksi elektronik yangmemanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi, dalam sebuah tesis yangberjudul “Kejahatan Internet (Cybercrimes) dan Upaya Perlindungan NasabahBank” dimana pokok permasalahan dari tesis tersebut mengenai: mengapatransaksi elektronik itu mendesak untuk dibentuk dalam Undang- Undang,bagaimana praktek perbankan berkaitan dengan transaksi elektronik itu, danmengapa unsur- unsur perlindungan konsumen itu harus ada dalam transaksielektronik.Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa hampir tidak ada aktivitasmanusia kini yang tidak memerlukan teknologi informasi seperti komputer daninternet termasuk transaksi elektronik yang memberikan banyak keuntungantetapi juga memberikan sisi negatif di satu sisi. Dalam perkembangannya,dunia perbankan hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayarantelah dilaksanakan secara elektronik (paperless). Maka dari itu, unsur- unsurperlindungan konsumen di dalam transaksi elektronik ini sangat dibutuhkanuntuk menjamin supaya hak- hak, kewajiban dari pelaku usaha dan konsumentidak dilanggar dan juga memberikan keamanan dalam bertransaksi melaluitransfer elektronik yang sangat rentan dengan pelanggaran- pelanggaanterhadap konsumen itu sendiri.Dari hasil penelitian tersebut, kiranya penulisan ini bermanfaat agar pemerintahuntuk segera menetapkan RUU ITE guna memperoleh jaminan kepastianhukum yang lebih jelas untuk dijadikan pedoman, dan menyarankan kepadabank untuk menginformasikan produknya secara jelas dan benar kepadanasabah maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga kerugian diantarapara pihak dapat diminimalisir.