Sebagaimana diketahui, undang-undang yang mengatur mengenai pengawasanketenagakerjaan sudah ada sejak tahun 1951, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-UndangPengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk SeluruhIndonesia. Dan bersamaan dengan itu pula undang-undang yang mengatur tentangOtonomi Daerah telah mengalami berbagai perubahan mulai dari Undang-UndangNomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dengan adanyaperubahan peraturan di bidang otonomi daerah tersebut nampaknya mempunyaidampak terhadap pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam salah satu ketentuan dalam Pasalnyajuga telah mengamanatkan untuk diadakan pengaturan lebih lanjut mengenaimekanisme pengawasan ketenagakerjaan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan baik Pusat atau Daerah dengan Peraturan Presiden. NamunPeraturan Presiden tersebut sampai dengan tesis ini dibuat belum ditetapkan olehPresiden dalam bentuk Peraturan Presiden.Sejalan dengan semakin kompleks permasalahan di bidang ketenagakerjaan danterjadi pula perubahan paradigma pengaturan di bidang pemerintahan daerah,nampaknya telah terjadi perbedaan pemahaman dalam rangka menafsirkankewenangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan di antara pihak yang terkait(Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat). Perusahaan menganggaptelah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan PemerintahPusat, karena perusahaannya walaupun telah diperiksa oleh aparat Pemerintah Daerahyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, masih juga di periksa oleh aparatPemerintah Pusat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. PemerintahDaerah menganggap bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sudah merupakankewenangan Daerah. Sebaliknya Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen TenagaKerja dan Transmigrasi menganggap bahwa Pemerintah Pusat masih mempunyaikewenangan dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan.Untuk itu tesis ini akan membahas mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalamrangka otonomi daerah dengan melihat dari sisi peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan ketenagakerjaan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangandi bidang Pemerintahan Daerah.