ABSTRAK
Seringkali PPAT tidak cermat dalam memeriksakeaslian dokumen setiap membuat akta, sehingga aktayang telah dibuat oleh PPAT dapat, keadaan inilahyang membuat penulis tertarik untuk membahasmengenai hibah terhadap harta bersama, karena dalamkasus ini, akta hibah PPAT dibatalkan karena tidakmendapat persetujuan isteri, dikarenakan obyek hibahadalah harta bersama. Permasalahan yang diangkatdalam kasus ini, mengenai konsekuensi terhadap hibahharta bersama yang tidak mendapat persetujuanisteri, pengadilan yang berwenang mengadili danmemutus perkara serta pertanggungjawaban terhadapPPAT yang lalai sehingga mengakibatkan akta hibahdibatalkan. Untuk menjawab permasalahan hukum dalamkasus tersebut, maka dilakukan penelitiankepustakaan yang bersifat deskriptif analitis untukmenggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku yaituUndang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinanyang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalampraktek pelaksanaannya berkenaan dengan permasalahanyang ada. Dari analisa terhadap putusan PerkaraMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3634K/PDT/1999 tersebut dapat diketahui bahwaperbuatan hibah oleh suami terhadap harta bersamatanpa disertai dengan persetujuan dari isterimengakibatkan akta hibah tersebut menjadi cacathukum dan dapat dimintakan pembatalan akta hibaholeh pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang untuk memutus perkara hibah menurut Pasal50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentangperadilan Agama. PPAT yang terbukti lalai dapatdikenakan sanksi pelanggaran ringan yang ada dalamPP No. 37 Tahun 1998.