ABSTRAK
UU Merek No.15/2001 pada prinsipnya melindungi kepentinganpelaku usaha (produsen) pemilik merek (Pasal 1 (1) jo Pasal3) padahal seharusnya konsumen sebagai warga negaramempunyai kedudukan yang sama (Pasal 27 (1) UUD 1945)dengan produsen sehingga harus mendapat perlindungan yangsama. Apabila dicermati pasal perpasal dalam UU MerekNo.15/2001 tidak ada satu pasalpun yang memuat katakonsumen namun ternyata dalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal68 (1) UU Merek terdapat kata konsumen. Oleh karena itumeskipun tidak terdapat ketentuan yang tegas yangmensyaratkan adanya perlindungan konsumen tetapi dalamPenjelasan (Pasal 4,pemohon yang beritikad baik adalahpemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujurtanpa ada niat apapun untuk antara lain mengecoh ataumenyesatkan konsumen, dan Pasal 68 (l),yang dimaksud denganpihak yang berkepentingan antara lain yayasan/lembaga dibidang konsumen) ternyata terdapat kata konsumen makasecara hukum sudah dapat dikualifikasi UU Merek No.15/2001memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karenapenjelasan suatu pasal adalah juga bagian dari undangundangitu sendiri. Dengan demikian UU Merek No.15/2001selain memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha(produsen) juga memberikan perlindungan kepada konsumen.Sebagai contoh kasus adalah perkara merek TOP 1 milik PTTOPINDO ATLAS ASIA dengan merek MEGATOP milik PT LUMASINDOPERKASA. PT TOPINDO sebagai pihak yang merasa dirugikanmengajukan gugatan penghapusan merek berdasarkan Pasal 61(2) b j o Pasal 63 ke PN JakPus dan MA atas merek MEGATOPyang dimiliki oleh PT LUMASINDO. PT LUMASINDO digugatkarena mereknya yang didaftar (hanya berupa kata MEGATOP)tidak sesuai dengan mereknya yang beredar (kata MEGATOPdalam elips + 1 + kata NEW FORMULA dalam angka 1 + lukisandalam unsur warna merah dan kuning). PT TOPINDO ATLAS ASIAselain melindungi diri karena merasa dirugikan jugamelindungi konsumennya dari tindakan yang menyesatkanpelaku usaha yang nakal, PT LUMASINDO PERKASA.