ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah
mengenai bagaimana dukungan peraturan perundang-undangan di
Indonesia terhadap proses privatisasi PT Jasa Marga dengan
menggunakan metode Inltial Public Offering.Penelitian ini
menggunakan metode penelitian normatif yang didukung data di
lapangan sebagai penunjang.Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang
GBHN Tahun 1999 - 2004 yang menyatakan bahwa bagi BUMN yang
usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk
melakukan privatisasi melalui pasar modal. Prosedur kebijakan
privatisasi BUMN kemudian diperkuat dan diatur dalam Undangundang
Nomor 25 Tahun 2000 Tentang P R O P E N A S Tahun 2000 - 2004,
yang salah satu kegiatan pokoknya adalah kewajiban pemerintah
untuk meningkatkan pemanfaatan kepemilikan BUMN melalui proses
privatisasi. Selain itu, kebijakan privatisasi BUMN diperkuat
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang
menjadi dasar hukum dalam pengelolacin dan pengawasan
BUMN.Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah
Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan peraturan-peraturan
yang relatif lengkap dalam melakukan proses privatisasi PT Jasa
Marga dengan menggunakan metode Initial Public Offering, akan
tetapi metode Initial Public Offering (IPO) di pasar modal bisa
dikatakan dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan
masyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi tersebut, PT
Jasa Marga mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan,
mampu menghasilkan keuntungan, dan juga dapat memberdayakan
kemampuan perusahaannya. Namun implementasi kebijakan
privatisasi PT Jasa Marga melalui penjualan saham di pasar
modal akan menemui kendala apabila, belum adanya komitmen yang
tinggi di kalangan pemerintah untuk mengembangkan PT Jasa Marga
ke arah yang lebih baik, belum tuntasnya sosialisasi mengenai
aspek hukum kebijakan privatisasi PT Jasa Marga, baik untuk
manajemen, kalangan investor maupun masyarakat luas dan
lemahnya law enforcement di Indonesia yang bisa mengakibatkan
tingkat kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadap
kebijakan privatisasi di Indonesia masih rendah. Dengan
demikian, privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metode
Initial Public Offering (IPO) di pasar modal diharapkan mampu
meningkatkan kinerja perusahaan, mampu menerapkan prinsipprinsip
good Corporate governance dalam pengelolaan
perusahaannya, mampu meningkatkan akses ke pasar internasional,
terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan
terjadinya perubahan budaya kerja.
ABSTRACTThis research has the objective to answer the problems subject
how is the support of the regulation in Indonesia upon the
process of PT. Jasa Marga privatization by using Initial
Public Offering Method. This research used the normative
research method that supported by the data from the jobsite as
the supporter. The decree of the MPR Number IV /MPR/1999
subject GBHN Year of 1999 until 2004 states for the BUMN
that its efforts don't have any relations with public
interest is pushed to conduct the privatization through the
stock exchange. The procedure of SoE privatization policy is
then strsngthened and managed in the Regulation Number 25 Year
of 200 Subject PROPENAS Year of 2000 - 2004 that one of its
main activity is the obligation of the government to increase
the beneficial of the ownership of the SoE through the process
of privatization. Besides, the SoE privatization policy is
strengthened by the Regulation Number 19 Year of 2003 Subject
the SoE becomes the fundamental legal in the management and the
supervising of the SoE. Finding in this research is that the
government of Indonesia has owned the fundamental legal and the
relative complete regulations in conducting the process of
privatization of PT Jasa Marga by using the Initial Public
Offering Method but the Initial Public Offering (IPO) method
in the stock exchange can be said that it may result the
benefit for the government and the people of Indonesia if after
the privatization, PT Jasa Marga be able to survive and will
develop in the future, able to yield the benefit and also
able to empower the company ability. But the implementation of
the PT. Jasa Marga privatization policy through the selling of
its shares in stock exchange will face the problem if it
doesn't have high commitment in the government lines to develop
PT. Jasa Marga to better direction; incompleteness of its
socialization, subject the legal aspect of PT. Jasa Marga
privatization policy, either for management, the investors
parties, and wide society and the weakness of the law
enforcement in Indonesia that may cause the level of the trust
of domestic and foreign investors to the privatization policy
in Indonesia is still low. By that reason PT. Jasa Marga
privatization by using the Initial Public Offering (IPO) in
the stock exchange is expected be able to increase the
performance of the company, able to apply the principles of
good Corporate governance in the management of its company,
able to increase the access to international markets, the
happening of the transferring of knowledge and technology
and the happening of the change of the work culture.
