ABSTRAK
Wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesiasetelah perkawinan. Sejak zaman penjajahan telah dikenal di berbagai wilayah Indonesia, namun belum diatur secaraformal dalam perundang-undangan sehingga banyak menimbulkanmasalah hingga sekarang. Berkaitan dengan hal tersebutperlu ditelaah mengenai cara-cara apa yang dapat mengurangiatau bahkan menghilangkan penyalahgunaan yang seringterjadi atas tanah-tanah wakaf seperti upaya pengalihanfungsi dan status tanah wakaf, bagaimana eksistensi lembagawakaf ditinjau dari Hukum Agraria Nasional kita, bagaimanaperanan nadzir dalam proses pengalihan fungsi dan statustanah wakaf tersebut dan kedudukan serta peranan PeradilanAgama dalam memberikan perlindungan terhadap tanah wakaf.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan danmenganalisa mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketawakaf ditinjau dari dua sudut pandang hukum karena wakafmerupakan transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum AgrariaNasional. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwadalam mempertahankan eksistensi tanah-tanah wakaf tidak hanya diperlukan kaidah Hukum Islam saja namun diperlukanaturan formal yang secara tegas mengatur administrasi,prosedur dan sanksi-sanksi, khususnya terhadap upayapengalihan status dan fungsi tanah wakaf karena semakintingginya nilai ekonomis tanah mengakibatkan permasalahanwakaf meningkat dan ironisnya dilakukan oleh pihak-pihakyang berwenang mengelola dan mengawasi tanah wakaf. Kondisitanah-tanah wakaf ini memerlukan perangkat hukum yang tegasdan lebih mengikat sehingga hadirnya Undang-Undang Wakafsangat diharapkan demi terwujudnya produktifitas wakaf itusendiri. Melihat kondisi perekonomian negara kita saat ini,wakaf dapat menjadi salah satu penunjang peningkatanekonomi seperti yang terjadi pada negara-negara yang telahberhasil mengembangkan wakaf karenanya diperlukan peranserta pemerintah antara lain dalam bentuk peraturanperundang-undangan.