ABSTRAKPokok permasalahan tesis ini adalah membahas ketentuan hukum mengenai pemerintahan presidensial dalam hubungannya dengan sistem multipartai di Indonesia dan bagaimana implementasinya, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Pasca Perubahan UUD 1945, lembaga kepresidenan mempunyai legitimasi kuat, karena dipilih melalui pemilihan umum langsung, tetapi sampai saat ini, belum tercipta pemerintahan yang efektif di Indonesia. Untuk mewujudkan pemerintahan presidensial efektif perlu akselerasi penyederhanaan partai politik secara alamiah dan demokratis, dibutuhkan kepemimpinan (leadership) yang cerdas, berani dan tegas, serta didukung budaya hukum dan politik yang sehat dan dinamis.

---

ABSTRACTThe focus of this these is elaborating of rule of law on presidential government its relations to multiparty system and how its implementation in Indonesia. The these is legal normative research with secunder data and conducted by library research methode. After armendment of UUD 1945, the presidential institution has legitimated power because of direct election. However, the system does not realized yed the effective government in the country. What we need to implement the effective presidential government is accelerating of simplified political parties by natural and democratic way, at the same time the country need smart, strong and coherent leadership, and supported by good and dynamic of culture of law and politics as well.