Dalam proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia, Departemen Agama menjalin keijasama dengan PT. Garuda Indonesia guna membantu kelancaran pemberangkatan para jemaah haji tersebut. Atas dasar itulah maka dibuat peijanjian keijasama antara Departemen Agama RI dengan PT. Garuda Indonesia tentang angkutan jemaah haji Indonesia Tahun 2007. Dalam pembahasan tesis ini penulis mencoba mengangkat tiga pokok permasalahan, yang pertama apakah peijanjian keijasama tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum perikatan yang berlaku, yang kedua bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut apabila ada barang jemaah haji yang tidak turut terangkut dari bandara keberangkatan menuju ke bandara Arab Saudi, dan yang terakhir faktor kendala apa saja yang dihadapi masing-masing pihak dalam pelaksanaan peijanjian tersebut.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif terhadap hukum positif tertulis yaitu Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ditinjau pula dari peraturan pelaksanaan yang lain di bidang hukum peijanjian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber data primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan Presiden, dan sumber data sekunder yang terdiri atas buku-buku, artikel ilmiah seperti media cetak. Penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai data pendukung yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Departemen Agama RI. Keseluruhan data ini kemudian diolah secara kualitatif disajikan secara deskriptif analitis yaitu tertulis, lisan atau perilaku nyata.
Berdasarkan penelitian penulis, peijanjian keijasama ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan telah melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak serta dilandasi dengan itikad baik. Pembuatan dan penandatanganan perjanjian inipun dilakukan oleh orang/badan y ang secara sah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Begitu juga dengan hal tertentu dan suatu sebab yang halal dibuatnya peijanjian ini telah memenuhi syarat sah peijanjian yaitu mengenai pengangkutan jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Akan tetapi dalam peijanjian keijasama ini tidak diatur secara tegas mengenai bentuk tanggung jawab PT. Garuda Indonesia mengenai tertinggalnya barang bawaan jemaah di bandara keberangkatan di Indonesia. Kemudian faktor kendala yang dapat menghambat kelancaran pengangkutan j emaah haji ini disebabkan oleh dua hal, yaitu sibuknya Bandara King Abdul Asiz yang kerap teijadi masalah dalam pemeriksááñ barang bawaan jemaah haji dan biasanya disebabkan karena para jemaah yang tidak taat pada peraturan yang sudah ada. Kemudian yang kedua dikarenakan kendala teknis yang terkadang dihadapi oleh pihak maskapai penerbangan.
Untuk itu diharapkan kepada para jemaah haji itu sendiri agar mempunyai kesadaran y ang tinggi untuk agar taat mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Begitu juga dengan para petugas penyelenggara agar bersikap tegas dan teliti dalam menjalanan tugasnya. Untuk mengurangi kemungkinan teijadinya kendala teknis dalam pemberangkatan jemaah haji, ada baiknya dilakukan pemeriksaan rutin terhadap maskapai penerbangan yang akan digunakan untuk menjamin kesiapan maskapai itu sendiri.
Within the departure process of the Indonesian Hajj, the Department of Religious Affairs having cooperation with PT. Garuda Indonesia in order to assist the smooth of such referred dispatch of the Indonesian Hajj. In the ground of that has been entered into an agreement between Department of Religious of the Republic of Indonesia with PT. Garuda Indonesia regarding transportation for the Indonesian Hajj year 2007. Within explanation o f this thesis, the writer tries to raise three principle problems, the first is wether concerned agreement has been in accordance with the prevailing association legal rule, the second is responsibility of the transporter party if there are baggage belong to the Hajj which are left to be carried out from the departure port to the Saudi Arabia port, and the latest is what kind of obstancle factors being faced by each party under performance of such referred agreement. This research is conducted by using normative research method toward the written positive law which is the Third Book of Civil Code and also observed from another implementation regulation under the field of agreement law. The date being used shall be secondary data which consists of primary data sources such as Civil Code, Presidential Decree, and secondary data sources c onsist of books and scientific articles from printed media. This research also makes use use of interview as the supporting data, performed by conducting direct interview (question and answer) to the party of Department of Religious of the Republic of Indonesia. All of these data then processed by qualitative method and being presented in analytic descriptive which are in written, verbal and actual behavior. According to the writer's research, this cooperation agreement was entered into based on the agreement reached and has delivered rights and obligations as well for each party and to be based on good faith. Such referred making and signing of agreement also baing performed by person/body that are validly capable to perform legal action. And also the same with certain matter as well as a legal cause of being entered into this agreement has fulfilled valid requirements for an agreement which was regarding transportation for the Indonesian Hajj to perform pilgrimage to Mecca. But under this cooperation agreement is not explicitly arranged the form of responsibility of PT. Garuda Indonesia toward baggage belong to the Hajj which are left to be carried out to the Saudi Arabia Port. Further, the obstacle factors may hinder the smooth of this transportation for Indonesian Hajj may caused by two matters, which are the busy of the King Abdul Aziz Port which often becomes the problem in checking for baggage belong to the Hajj and usually because the relevant Hajj violates the prevailing rules. And the second is caused by technical handicaps which are sometimes faced by the flight company. In the ground of that, shall be expected to the Hajj to have high consciousness to obey the prevailing regulation. And to the organizer officer to be act firmly and carefully in performing their duties. In order to reduce the possibility of occurring any technical obstacles in dispatching the hajj, shall be better to be carried out for routine checking toward the flight company will be used in order to guarantee the readiness of such flight company.
