ABSTRAK
Dalam proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia, Departemen Agama menjalinkeijasama dengan PT. Garuda Indonesia guna membantu kelancaran pemberangkatan parajemaah haji tersebut. Atas dasar itulah maka dibuat peijanjian keijasama antara DepartemenAgama RI dengan PT. Garuda Indonesia tentang angkutan jemaah haji Indonesia Tahun 2007.Dalam pembahasan tesis ini penulis mencoba mengangkat tiga pokok permasalahan, yangpertama apakah peijanjian keijasama tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum perikatanyang berlaku, yang kedua bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut apabila ada barangjemaah haji yang tidak turut terangkut dari bandara keberangkatan menuju ke bandara ArabSaudi, dan yang terakhir faktor kendala apa saja yang dihadapi masing-masing pihak dalampelaksanaan peijanjian tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitiannormatif terhadap hukum positif tertulis yaitu Buku Ketiga Kitab Undang-Undang HukumPerdata serta ditinjau pula dari peraturan pelaksanaan yang lain di bidang hukum peijanjian.Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber data primer antara lainKitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan Presiden, dan sumber data sekunder yangterdiri atas buku-buku, artikel ilmiah seperti media cetak. Penelitian ini juga menggunakanwawancara sebagai data pendukung yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepadapihak Departemen Agama RI. Keseluruhan data ini kemudian diolah secara kualitatifdisajikan secara deskriptif analitis yaitu tertulis, lisan atau perilaku nyata. Berdasarkanpenelitian penulis, peijanjian keijasama ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan telahmelahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak serta dilandasi dengan itikad baik.Pembuatan dan penandatanganan perjanjian inipun dilakukan oleh orang/badan y ang secarasah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Begitu juga dengan hal tertentu dan suatusebab yang halal dibuatnya peijanjian ini telah memenuhi syarat sah peijanjian yaitumengenai pengangkutan jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci.Akan tetapi dalam peijanjian keijasama ini tidak diatur secara tegas mengenai bentuktanggung jawab PT. Garuda Indonesia mengenai tertinggalnya barang bawaan jemaah dibandara keberangkatan di Indonesia. Kemudian faktor kendala yang dapat menghambatkelancaran pengangkutan j emaah haji ini disebabkan oleh dua hal, yaitu sibuknya BandaraKing Abdul Asiz yang kerap teijadi masalah dalam pemeriksááñ barang bawàârijëmààhTiajidan biasanya disebabkan karena para jemaah yang tidak taat pada peraturan yang sudah ada.Kemudian yang kedua dikarenakan kendala teknis yang terkadang dihadapi oleh pihakmaskapai penerbangan. Untuk itu diharapkan kepada para jemaah haji itu sendiri agarmempunyai kesadaran y ang tinggi untuk agar taat mengikuti aturan-aturan yang sudah ada.Begitu juga dengan para petugas penyelenggara agar bersikap tegas dan teliti dalammenjalanan tugasnya. Untuk mengurangi kemungkinan teijadinya kendala teknis dalampemberangkatan jemaah haji, ada baiknya dilakukan pemeriksaan rutin terhadap maskapaipenerbangan yang akan digunakan untuk menjamin kesiapan maskapai itu sendiri.

---

ABSTRACT
Within the departure process of the Indonesian Hajj, the Department of ReligiousAffairs having cooperation with PT. Garuda Indonesia in order to assist the smooth of suchreferred dispatch of the Indonesian Hajj. In the ground of that has been entered into anagreement between Department of Religious of the Republic of Indonesia with PT. GarudaIndonesia regarding transportation for the Indonesian Hajj year 2007. Within explanation o fthis thesis, the writer tries to raise three principle problems, the first is wether concernedagreement has been in accordance with the prevailing association legal rule, the second isresponsibility of the transporter party if there are baggage belong to the Hajj which are left tobe carried out from the departure port to the Saudi Arabia port, and the latest is what kind o fobstancle factors being faced by each party under performance of such referred agreement.This research is conducted by using normative research method toward the written positivelaw which is the Third Book of Civil Code and also observed from another implementationregulation under the field of agreement law. The date being used shall be secondary datawhich consists of primary data sources such as Civil Code, Presidential Decree, and secondarydata sources c onsist of books and scientific articles from printed media. This research alsomakes use use of interview as the supporting data, performed by conducting direct interview(question and answer) to the party of Department of Religious of the Republic of Indonesia.All of these data then processed by qualitative method and being presented in analyticdescriptive which are in written, verbal and actual behavior. According to the writer’sresearch, this cooperation agreement was entered into based on the agreement reached and hasdelivered rights and obligations as well for each party and to be based on good faith. Suchreferred making and signing of agreement also baing performed by person/body that arevalidly capable to perform legal action. And also the same with certain matter as well as alegal cause of being entered into this agreement has fulfilled valid requirements for anagreement which was regarding transportation for the Indonesian Hajj to perform pilgrimageto Mecca. But under this cooperation agreement is not explicitly arranged the form o fresponsibility of PT. Garuda Indonesia toward baggage belong to the Hajj which are left to becarried out to the Saudi Arabia Port. Further, the obstacle factors may hinder the smooth ofthis transportation for Indonesian Hajj may caused by two matters, which are the busy of theKing Abdul Aziz Port which often becomes the problem in checking for baggage belong tothe Hajj and usually because the relevant Hajj violates the prevailing rules. And the second iscaused by technical handicaps which are sometimes faced by the flight company. In theground of that, shall be expected to the Hajj to have high consciousness to obey the prevailingregulation. And to the organizer officer to be act firmly and carefully in performing theirduties. In order to reduce the possibility of occurring any technical obstacles in dispatchingthe hajj, shall be better to be carried out for routine checking toward the flight company willbe used in order to guarantee the readiness of such flight company.