ABSTRAK
Dalam masyarakat hukum yang berkembang dari waktu ke waktu, perluadanya suatu kepastian tentang perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Notarisadalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semuaperbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umumatau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu aktaotentik. Akta jual beli dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT.Penulisan tesis ini membahas suatu kasus pembatalan akta jual beli atas hartabersama berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.334PK/Pdt/2003. Dalam kasus ini telah dilaksanakan jual beli atas harta bersama yangdilakukan tanpa persetujuan dari istri/pasangan hidupnya. Hal tersebutmengakibatkan jual beli yang dinyatakan dalam akta No.320/09.03/JG.II/1996 tidaksah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjiandalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dan mengandung unsurperbuatan melawan hukum. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukumbagi Notaris selaku PPAT yang membuat akta tidak sesuai dengan Undang-Undangdan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 334PK/Pdt/2003. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta dapat dikenakansanksi ganti rugi dan dapat dituntut ke muka pengad.lan Jual bel. atas harta bersamatanpa persetujuan dari pasangan hidup adalah tidak sah dan batal dem. hukum.

---

ABSTRACT
In the legal community that is developed from time to time, it is necessary tohave the certainty about the agreement made by the parties. The notary is the generalofficial having the authority to prepare the authentic deed on all acts, agreements andstipulation that are required by the general regulation or by the interested partyintented to be declared in an authentic deed. The deed of sale and purchase isprepared by Notary in his capacity as the Conveyancer. This thesis is prepared todiscuss a case of cancellation of deed of sale and purchase on the joint assets basedon the judgement of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 334PK/Pdt/2003. In this case, a sale and purchase have been conducted on the jointassets without the approval from the wife/spouse. It caused the sale and purchasestated in deed No. 320/09.03/JG.II/1996 invalid and become null and void because itdid not fulfill one of the requirements of the valid agreement in article 1320 of CivilCode namely a valid reason containing the unlawful act. The subject matter in thisthesis legal consequence for the Notary/Conveyancer preparing the deed not inaccordande with the law and legal consideration of judgment of Supreme Court ofthe Republic of Indonesia No. 334 PK/Pdt/2003. The research methodology used isthe juridical normative. The Notary/Conveyancer that to the colhcion in thepreparing authentic deed can owing a fine doubt and can to lay before the court Saleand purchase on the joint assets without the approval from the spouse is invalid andbecome null.