UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Tanggungjawab dan sanksi hukum terhadap notaris pada pembuatan akta perjanjian kredit perbankan / Widijono

Widijono; ([Publisher not identified] , 2008)

 Abstrak

ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah bagaimana tanggungjawab dan sanksi
hukum terhadap Notaris pada pembuatan akta perjanjian kredit
perbankan. Masalah kedua adalah apakah dengan tidak dicantumkannya
secara eksplisit Notaris sebagai Pihak Terafiliasi dalam Undang-Undang
Perbankan 1998, dapat meniadakan pengenaan tanggungjawab dan
sanksi hukum tehadap Notaris pada pembuatan akta perjanjian kredit
perbankan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan diperkuat
dengan wawancara dengan sejumlah nara sumber. Penelitian
kepustakaan menemukan tidak satupun dokumen yang menyatakan
Notaris dapat dimasukkan ke dalam Pihak Terafiliasi. Nara sumber juga
tidak ada yang menjatakan secara tegas menyetujui atau menolak Notaris
dimasukkan sebagai Pihak Terafiliasi. Hasil penelitian menyarankan
agar terpenuhinya asas legalitas, asas kejelasan rumusan, dan asas
proporsionalitas dalam pemidanaan, serta terciptanya tujuan hukum yaitu
kepastian hukum (certainty), keadilan {equality), dan keseimbangan
{equity), perlu melakukan perubahan pasal-pasal tertertu di dalam
Undang-Undang Perbankan 1998 khususnya yang berkenaan dengan
pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam perbankan.

ABSTRACT
This thesis is dealing with the responsibilities and sanctions of the
Notary on Banking Loan Agreement.The other topic is, since Notary was
not mentioned explicitly as afilliation group on Banking Law 1998, is
Notary free from its responsibilities and sanctions on banking loan
agreement.This research is normative research and enhanced by
intensive discussion with resource eminent scholar person. Based on
normative research, there is no evidence that Notary become a part of
afilliation groups, besides merely based on law perception.There is also
no decisive answer consceming with the Notary above mentioned
position from the resource eminent scholar. As a result, the author
suggest due to achieve legality, clear formulation and proportionally on
punishment principles as well as legal certainty, equality and equity
principles, it is necessary to amend the certain articles of Banking Law
1998 particularly for transparency and accountability on banking
practices.

 File Digital: 1

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Open
No. Panggil : T36984
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2008
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : viii, 72 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T36984 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20269766
Cover