ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah bagaimana tanggungjawab dan sanksihukum terhadap Notaris pada pembuatan akta perjanjian kreditperbankan. Masalah kedua adalah apakah dengan tidak dicantumkannyasecara eksplisit Notaris sebagai Pihak Terafiliasi dalam Undang-UndangPerbankan 1998, dapat meniadakan pengenaan tanggungjawab dansanksi hukum tehadap Notaris pada pembuatan akta perjanjian kreditperbankan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan diperkuatdengan wawancara dengan sejumlah nara sumber. Penelitiankepustakaan menemukan tidak satupun dokumen yang menyatakanNotaris dapat dimasukkan ke dalam Pihak Terafiliasi. Nara sumber jugatidak ada yang menjatakan secara tegas menyetujui atau menolak Notarisdimasukkan sebagai Pihak Terafiliasi. Hasil penelitian menyarankanagar terpenuhinya asas legalitas, asas kejelasan rumusan, dan asasproporsionalitas dalam pemidanaan, serta terciptanya tujuan hukum yaitukepastian hukum (certainty), keadilan {equality), dan keseimbangan{equity), perlu melakukan perubahan pasal-pasal tertertu di dalamUndang-Undang Perbankan 1998 khususnya yang berkenaan denganpelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam perbankan.

---

ABSTRACT
This thesis is dealing with the responsibilities and sanctions of theNotary on Banking Loan Agreement.The other topic is, since Notary wasnot mentioned explicitly as afilliation group on Banking Law 1998, isNotary free from its responsibilities and sanctions on banking loanagreement.This research is normative research and enhanced byintensive discussion with resource eminent scholar person. Based onnormative research, there is no evidence that Notary become a part ofafilliation groups, besides merely based on law perception.There is alsono decisive answer consceming with the Notary above mentionedposition from the resource eminent scholar. As a result, the authorsuggest due to achieve legality, clear formulation and proportionally onpunishment principles as well as legal certainty, equality and equityprinciples, it is necessary to amend the certain articles of Banking Law1998 particularly for transparency and accountability on bankingpractices.