ABSTRAK
Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari suatuaksi korporasi. Aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kerapkaliberupa suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Metode penelitianyang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis kepustakaandan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yangdigunakan berupa studi dokumen, wawancara dan metose analisis data digunakansecara kualitatif. Transaksi benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandungperbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomispribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafi liasidari direktur, komisaris atau pemegang saham utama. Pada prakteknya, ternyata tidakseluruh transaksi benturan kepentingan merupakan suatu transaksi yang tergolongkedalam transaksi benturan kepentingan. Sepanjang transaksi benturan kepentingantersebut telah dilakukan secara wajar, dengan harga yang wajar dan denganketerbukaan, maka transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebutseakan-akan bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yangmemiliki benturan kepentingan. Agar memberikan gambaran yang jelas, maka dalampenulisan ini diambil contoh kasus mengenai transaksi benturan kepentingan yangdilakukan oleh PT Bank Mega, Tbk berupa transaksi penyewaan ruangan kantor olehPT Bank Mega, Tbk kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya. Untuk melindungikepentingan para pemegang saham, terutama pemegang saham independen terhadapsuatu transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan maka BadanPengawas Pasar Modal melalui Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal NomorIX.E.l, mensyaratkan agar perusahaan yang akan melakukan transaksi yangmengandung benturan kepentingan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuandari pemegang saham independen. Persyaratan tersebut apabila diaplikasikankedalam contoh kasus ternyata dari segi bisnis tidak membawa keuntungan apapunbagi perusahaan, oleh karenanya perlu dipertimbangkan lagi bagi Badan PengawasPasar Modal untuk menciptakan suatu peraturan mengenai transaksi benturankepentingan yang sifatnya lebih fleksibel dengan memperhatikan nilai ekonomis,tanpa mengurangi tujuan peraturan yaitu perlindungan hukum bagi para pemegangsaham independen.

---

ABSTRACT
Every company in doing its business activities shall once in a while be confrontedwith a corporate action. Those corporate actions often include transactions thatcontain conflict o f interest. The research method that is used to complete this thesis isdone jurisdictionally bibliographical and the type of data that is utilized is secondarydata. Qualitative document studies, interview and data analysis are used to compilethis thesis. A conflict o f interest transaction is a transaction where the economicinterest o f the company differs from the personal economic interest o f its directors,commissioners and/or majority shareholders. In practice, not all transactions whichcontain conflict o f interest can be classified into a conflict o f interest transaction. Aslong as the transaction containing conflict o f interest is done with fairness, fair priceand disclosure, the transaction which contains a conflict o f interest will not look likea transaction done by parties having a conflict o f interest. To give a clearer picture,this thesis takes the case example o f the conflict of interest transaction involving PTBank Mega, Tbk in the form o f an office space lease transaction between PT BankMega, Tbk and its affiliated companies. To protect the interest o f the shareholders,especially the independent shareholders against such acts o f conflict o f interesttransactions done by companies, the Capital Market Supervisory Agency throughRegulation o f the Capital Market Supervisory Agency Number IX.E.l, requirescompanies wishing to engage in a transaction containing a conflict o f interest, to geta prior approval from its independent shareholders. This requirement, brought toapplication in the case example obviously does not bring any profit for the companyfrom business point o f view. Hence, the Capital Market Supervisory Agency shouldreconsider to create a more flexible regulation on conflict of interest transactionswith due regard to the economic value and without disregarding its aim to providelegal protection to the independent shareholders of the company.