ABSTRAKDalam praktek dunia bisnis dikenal ada 2 (dua) macam akuisisi, yaitu
akuisisi saham dan akuisisi asset. Untuk akuisisi saham telah diatur secara eksplisit
pada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas).
Sedangkan untuk akuisisi aset adalah sebagaimana yang akan diangkat dalam pokok
permasalahan penelitian hukum ini. Pertama, mengenai persyaratan dan prosedur
bagi perseroan terbatas yang akan menjual/diakuisisi asetnya. Kedua, mengenai
persyaratan dan prosedur bagi perseroan terbatas yang akan mengakuisisi/membeli
asset. Ketiga, mengenai tanggungjawab Direksi yang akan melakukan
akusisi/membeli aset atau menjual/diakuisisi asetnya. Dari hasil penelitian ini,
diketahui untuk perseroan terbatas yang akan melakukan penjualan/diakuisisi
asetnya, maka harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
pada pasal 102 UU Perseroan Terbatas. Dimana apabila penjualan aset sebesar 50%
(lima puluh persen) atau lebih dari nilai total aset bersih perseroan terbatas dalam 1
(satu) tahun buku, maka harus memperoleh persetujuan dari RUPS, dengan
pengecualian dalam hal tertentu sebagaiaman diatur dalam pasal 102 ayat 3 dan 4
UU Perseroan Terbatas. Bagi perseroan terbatas yang akan melakukan
akuisisi/membeli aset, UU Perseroan Terbatas tidak mengatur secara khusus, namun
menggunakan terminologi dalam arti yang luas yaitu perbuatan hukum perseroan
terbatas yang belum didirikan dan perseroan terbatas yang belum memperoleh status
badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 UU Perseroan Terbatas.
Direksi perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan atau prosedur sebagaiamana
diatur dalam UU Perseroan Terbatas, anggaran dasar dan peraturan terkait lainnya,
serta perjanjian dengan pihak ketiga. Setelah itu Direksi harus memperhatikan obyek
atas akuisisi untuk menentukan tindakan hukum yang tepat di dalam akuisisi aset.
Apabila Direksi telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut, maka Direksi dapat
terhindar dari tanggungjawab secara pribadi. Untuk menjawab dan menganalisa
pokok permasalahan tersebut, Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan
tipologi penelitian deskriptif analisis dan alat pengumpulan data berupa studi
dokumen dan wawancara.
ABSTRACTAs we understand that in a business there are 2 (two) types of acquisition ie.
Shares acquisition and assets acquisition. The Laws Number 40/2007 regarding
Limited Liability Law (Company Laws) has specifically stipulated regarding
acquisition of shares. In this thesis, the Writer raised up the issues regarding assets
acquisition. Firstly, regarding the requirements and the procedures of Limited
Liability Company (Company) that will disposes or sell its assets. Secondly,
regarding the requirement and procedures of the Company that will purchase or
acquire assets. Thirdly, regarding Director’s responsibilities who represent the
Company to acquire/purchase assets or to dispose its assets. Pursuant to the research,
it is known that for the Company that will dispose its assets, it should comply with
the requirements and procedures which stipulated in the article 102 of the Company
Laws. Provided that such assets disposal which equal to or more than 50% (fifty
percent) of the Company net assets in 1 (one) annual report of the Company it shall
require the approval from its General Meeting of Share Holders (GMS), with some
exceptions for several matters as stipulated in the Article 102 point 3 and 4 of the
Company Laws. For the Company that will acquire/purchase assets, the Company
Laws do not specifically stipulated but use a general term as a legal action of the
Company for the Company which is not established and the Company which has not
obtained a legal entity as stipulated in the Article 13 and 14 of the Company Laws.
The Director of the Company should comply with all the requirements and procedure
as stipulated in the Company Laws, Article of Associations and other prevailing laws
and regulations. In addition the Director should also acknowledge the object of an
assets to determine a proper legal action for assets acquisition. Should the Directors
comply with all the requirements and procedures the Director may be excused from a
personal liabilities. To be able to answer and analysis such legal issues, the Writer
has made a legal research by using a descriptive analysis as a research typology and
data compilation in a form of documents research and interview.