Sejak tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk memperkuat sistim perbankan dengan cara memperkuat permodalan bank-bank di Indonesia. Merger adalah salah satu cara agar struktur permodalan yang dimiliki bank tersebut kuat, dan implikasinya mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh sebab itu merger bank harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga perlu diperhatikan perlindungan pihakpihak yang berkaitan dengan merger. Salah satu pihak yang berkaitan dalam merger adalah pemegang saham minoritas dalam bank tersebut. Notaris sebagai salah satu pihak independen yang mempunyai peran dalam merger dapat melindungi pemegang saham minoritas. Masalah dalam penulisan thesis ini adalah bagaimana peran notaris dalam melindungi pemegang saham minoritas dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tersebut dalam hal tidak menyetujui langkah-langkah merger. Untuk menjawab masalah ini digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Penulis menyimpulkan pada merger bank, peran notaris untuk melindungi pemegang saham minoritas adalah menjaga formalitas RUPS Luar Biasa dengan agenda merger, dan bertanggung jawab membuat akta merger yang memuat informasi yang jelas, lengkap dan memuat fakta yang sebenarnya. Dalam hal merger bank yang berbentuk perseroan terbuka, jik a ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, keputusan ada pada pemegang saham independen/minoritas oleh karena itu notaris memastikan bahwa pemegang saham minoritas yang berhak mengambil keputusan dalam RUPS tersebut. Sedangkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui merger, yaitu notaris memberikan petunjuk dan arahan kepada pemegang saham minoritas bahwa apabila mereka tidak menyetujui merger, saham mereka dapat dibeli dengan harga yang wajar, sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang P erseroan Terbatas.
Since 1998 Indonesia had been experiencing economic crisis. This problem had urged the government to strengthen banking system through capital encouragement for Indonesian banks. Merger is one way among the other ways to encourage banking capital structures, and its implication should support national economic growth. Thus, bank mergers should be carefully managed, and then it would be mandatory to consider the protection for all parties related to the mergers. One party related to the mergers is minority shareholders in the banks. Notary public is an independent party which its role in the bank mergers is to protect minority shareholders. The topics questioned in this thesis are the ways notary public role to protect minority shareholders and the ways the laws protect the mentioned minority holders in the case they disapprove with the merger processes. To respond to the questions, the author uses normative research method using secondary data. The author concludes that in bank mergers, notary public role to protect minority shareholders is by keeping the formalities of extraordinary shareholders meeting in line with merger agenda, and by its responsibility to do merger certificate which contains clear and complete information, and also the true facts. In the mergers of go-public corporation-type banks, if there are transactions potentially have conflict of interests, the decision should be taken by independent or minority shareholders, thereby the notary public should ensure the minority share holder’s rights to make decision in the shareholders meeting. Meanwhile, law protection for the minority shareholders who disapprove the merger should be provided by notary public by suggesting guidance and directions to the minority shareholders that in the case they disapprove the merger, their stocks may be bought in proper price level, according to Article 62 of Indonesian Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Corporations.
