Tesis ini membahas tentang upaya pemerintah untuk mencegah seseorang memiliki tanah pertanian melebihi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960, apakah UU No. 56 Prp Tahun 1960 masih relevan diterapkan pada saat ini, dan bagaimana seharusnya penerapan hukum pertanahan tentang penetapan luas tanah pertanian agar dapat menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia.
Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah merevisi UU No. 56/Prp/1960, penegakan ketentuan UU tersebut jangan menimbulkan ketegangan-ketegangan para pihak-pihak yang ditertibkan. Sistem administrasi buku tanah hasil pendaftaran tanah perlu disempurakan sanksi pidana dan pengambil alihan tanah oleh negara perlu dihilangkan.
Kata kunci:
Kelebihan tanah.
ABSTRACT
This thesis discuss about goverment effort to prevent someone owned the farmland exceed by the regulation which includes in las No. 56/Prp/1960, is it the law still relevance to applied today and how should be applied for the farmland which creating justice for Indonesian people, This research used normative las research moethod. The result of this thesis proposing the fovernment to revise the law No.
56/Prp/1960 that the law determinate do not strainedd the surface between side orderly. Administration of landbokkl system for land registration need to revise for penallaw and overtake by the state will be eliminate.
