ABSTRAK
Tesis ini membahas peran dan kendala yang dihadapi kejaksaan dalampengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan desain deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kejaksaan belum dapat mengoptimalkan perannyadalam mengembalikan kerugian keuangan negara karena menghadapi beberapakendala diantaranya kendala dalam peraturan perundang-undangan, sarana danfasilas yang terbatas, rendahnya kemauan serta kemampuan para jaksa dalammelacak dan menemukan aset pelaku korupsi. Hasil penelitian menyarankan agarpemerintah RI segera mengesahkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiserta UU Pengembalian Aset yang regulasinya diselaraskan dengan UNCAC2003.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the attorney role and the problem in recovering statefinancial loss caused by corruption criminal act. This research is a normative legalresearch and qualitative interpretive. The result of research shows that the role ofthe attorney have not been optimum in recovering state financial loss becausefacing several problems, among of them are the problem of law, the limitedfacility and infrastructure, the low of willing as well as the capability of districtattorney in tracing and finding the suspect’s assets. The researcher suggests thatthe government of the Republic of Indonesia ratifies the law of corruptioncriminal act combating immediately as well as the law of asset recovery which itsregulation shall be based on UNCAC 2003.