Tesis ini memfokuskan pada aspek hukum kawasan eskonomi khusus dengan mengajukan argumen bagaimanakah kebijakan kawasan ekonomi khusus secara umum dan khususnya di Indonesia apabila ditinjau dari aspek hukum, dan khususnya wacana kawasan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Fenomena Di negara-negara berkembang (less developeci countries), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara tradisional dipilih karena memilik dua alasan yaitu alasan kebijakan dan infrastruktur. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis hukum ekonomi dan metode perbandingan, yaitu dengan membandingkan pengalaman kawasan ekonomi khusus pada negara-negara lain. Sedangkan metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.
Tesis menggambarkan bahwa KEK memiliki karakteristik antara lain dari aspek hukum berlaku ketentuan perjanjian internasional, hukum di negara yang bersangkutan dan peraturan operasional kawasan seperti peraturan perizinan, fasilitas perpajakan, tenaga kerja, kepabeanan, imigrasi dan pengembangan kawasan. Berdasarkan pengalaman KEK di beberapa negara, menunjukkan aspek hukum turut menentukan efektifitas dan efisiensi implementasi KEK. Dengan demikian dari aspek analisis hukum ekonomi, KEK mencapai efisiensi dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks di Indonesia, sampai penulisan terakhir Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (KEKI). Dalam hal ini KEKI dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Rasionalitas kebijakan ini dapat dikenali sebagai saling mempengaruhi dalam konteks hukum ekonomi.
Dari aspek hukum terdapat beberapa perundang-undangan yang menjadi rujukan pembentukan KEK. Peraturan tersebut adalah peraturan perundangan dibidang penanaman modal, peraturan di bidang pemerintahan daerah, penataan ruang, kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Dalam pembentukan KEK, maka sinkronisasi peraturan diperlukan sehingga investor merasa memiliki kepastian hukum. Sampai pada penulisan tesis ini sedang disusun RUU KEK yang mencoba mensinkronisasi peraturan dalam bidang pembentukan, fasilitas, ketenagakerjaan, keimigrasian dan kepabeanan. Materi RUU menunjukkan adanya upaya pengkhususan spasial dengan memperhatikan aspek perundangundangan yang berlaku. Disarankan perlunya sinkronisasi hukum apabila akan dibentuk dan dikelola kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Payung hukum dalam bentuk Undang-Undang dimungkinkan sebagai alat sinkronisasi.
This thesis focusses on legal aspects of special economic zone with strart from an thesis statement how do policy of special economic zone in genera! and particularly in Indonesia if it can be seen from legal aspect, hence in conjunction to Batam Zone as stipulated as Free Trade Zone to become a special economic zone. As a phenomena in less developed countries, Special economic Zone (SEZ) traditionally chosen by policy maker based on two argumen, namely policy orientation and infrastructure. The methodology of thesis based on legal normative approach, benefiting from economic o f law analysis and comparison method, which compare experience from other countries. Its writing deploy descriptive analytic style.
The thesis reveals that SEZ has some characteristics namely legal aspect franging from international treaties, existing respective legal system, and its opeartiobal side such permit regulatory, tax facility, labour, custom, immigration and regional development. Learning experience from other countries reveal that legal aspect has significant role to determine its efficient and effectiveness of implementation. Therefore from economic analysis of law, SEZ reachs efficiency in pursuing its goal. From Indonesian context, until finishing the thesis, Indonesia is pursuing to establish SEZ policy. Indonesian SEZ varian to pursue pushing investment growth as well as economic growth. Its rationale can be identified as intertwined in term oh economic of law context.
From legal perspective, there are some regulations as references if policy maker would develop SEZ policy. The regulations namely, regulatrion of investment, local government, spatial planning, free trade zone and free port zone. In developing SEZ, therefore, synchronization of regulation is needed to provide rule of law for investor. Until the wrting process, the Bill of SEZ is trying to synchronize in term of its establishment, facility, labour, immigration and customs. Its legal materials reveals that there is a speciality of spatial without ignoring existing regulation. The thesis provide some recommendation of policy that synchronization of regulation is essential if one w ould establish SEZ in Indonesia. Legal umbrella in high level which is law, as possible legal aspect to synchronize sprawling regulation.
