Industri Penerbangan yang bersifat komersial semakin marak di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyak beroperasinya perusahaan penerbangan baru, serta semakin serunya persaingan harga tiket pesawat seperti yang terlihat pada surat kabar. Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan Republik Indonesia telah menerbitkan i jin baru kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan angkutan udara niaga baru, yang dalam waktu dekat akan segera meramaikan dunia dirgantara Indonesia. Dengan makin maraknya iklim bisnis operator Penerbangan tersebut tentu akan memiliki dampak juga terhadap sektor perbankan yaitu berupa kerjasama antara perusahaan jasa penerbangan dengan pihak perbankan dalam hal permodalan. Dalam prakteknya maraknya hubungan kerja sama ini tidak dibarengi dengan semakin lengkapnya penataan perangkat peraturan perundangan-undangan dan sumber daya manusianya yang khusus menangani kerja sama tersebut, terutama yang berkaitan dengan pengikatan jaminan kredit, yang merupakan syarat utama bagi perbankan dalam memberikan modal, yang akibatnya pihak perbankan merasa riskan untuk memberikan kredit kepada perusahaan penerbangan. Pada dasarnya Pesawat Udara secara hukum dapat dijadikan jaminan kredit dengan dibebani hipotik, akan tetapi dalam prakteknya pihak Departemen Perhubungan Republik Indonesia khususnya Direktorat Perhubungan Udara belum memberikan persyaratan khusus mengenai pembebanan hipotik pesawat Udara, sehingga tetap menimbulkan keragu-raguan bagi pihak perbankan untuk menyalurkan kreditnya kepada- perusahaan penerbangan di Indonesia. Dengan adanya kekurangan ini, maka diadakan suatu penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif tidak murni dengan tipe penelitian bersifat eksplanatoris, sehingga hasil yang didapatkan adalah masih perlunya perangkat hukum dan sumber daya manusia yang secara khusus mengatur dan menjalankan tata cara pendaftaran hipotik Pesawat Udara di Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perhubungan Udara, hal ini akan membuat sistimatika dan mekanisme serta tata cara pendaftaran hipotik atas pesawat udara ini menjadi jelas dan para pihak yang terlibat didalamnya mendapatkan kepastian hukum ketika menggunakan pesawat udara sebagai jaminan kredit.