ABSTRAKTesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatus
sebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan
permasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam aset
Negara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untuk
membayar utang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) dalam kasus Kepailitan
PT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain
perskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapat
dilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU
Kepailitan dengan menghilangkan kata-kata "'terbagi atas saham”; MA Sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnya
mengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitan
harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayar
utang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) sebagai salah satu syarat
mengajukan Kepailitan.
ABSTRACTThe focus o f this study is discusses the Bankruptcy case o f PT Dirgantara
Indonesia, which are shaped as the state-owned company based on the
Bankruptcy Law and problems related with assets o f PT Dirgantara Indonesia,
including assets o f the state or assets of the company and the needs o f test for the
ability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case o f
PT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptif
design. Research results suggest that the best step that can be done is to change
the provisions o f the Explanation of Article 2, paragraph (5) o f Bankruptcy Law
with erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a State
Supreme Court must be consistent with the decision, especially about the
decision o f the Supreme Court considered the status o f the state-owned company
assets; Bankruptcy Law should be revised to include tests o f test for the ability to
pay debt and financial health (solvency test) as one o f the requirements to
Bankruptcy.
