ABSTRAK
Sesuai dengan konstitusi, regim yang berkuasa bersama dengan legislative diberikevvenangan untuk memungut pajak dari masyarakat guna membiayai penyelenggaranegara dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil,makmur, spritual dan material. Namun dalam pelaksanaannya pemungutan pajak sangatsarat dengan muatan kepentingan politik penguasa/partai politik yang berkuasa saat itu.Dan dalam hal politik kekuasaan regim yang berkuasa bersifat otoriter, maka produkhukum yang dihasilkannya bersifat konservatif.Metodologi Penelitian yang digunakan adalah penelitian historiés normativedengan titikberat kajian pada peraturan penmdang-undangan Pajak Penghasilan sejaktahun 1983-2000. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan danwawancara terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasanUndang-Undang Pajak Penghasilan Pendekatan analisa yang digunakan adalah analisadeskriptif kualitatip.Hasil penelitian menunjukkan bahwa regim berkuasa telah menjadikan pajaksebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya. Regim Orde Baru yang otoriter telahmenggunakan Hukum Pajak untuk mempertahankan kekuasaannya, meskipun untuk itu,diawal-awal reformasi perpajakan menghasilkan produk hukum pajak yang sangatresponsive, namun kemudian secara perlahan beralih ke produk hukum yangkonservatif. Regim Reformasi yang didukung Poros Tengah di lembaga Legislativejuga menggunakan hukum pajak untuk mencapai tujuan politiknya denganmengorbankan asas keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan melalui pemberianpengurangan pajak bagi wajib pajak yang membayar zakat.Tujuan politik yang hendak dicapai dalam pemungutan pajak dalam rangkapenerimaan negara ditujukan untuk memperlancar produksi dan perdagangan,mengarahkan aktivitas masyarakat menuju kebahagiaan serta untuk kepentingan umum.Tujuan politik yang hendak dicapai ini juga seharusnya selaras dengan perkembanganekonomi karena pada hakekatnya pajak adalah salah satu instrumen kebijakan ekonomi.Pemungutan pajak yang berkeadilan dengan penggunaan konsep penghasilan luas (worldwide inconw) dan menyeluruh serta penggunaan tarip progressive merupakan upayauntuk mencapai tujuan politik tersebut. Kembali ke metode Seif Assessment Systemsecara mumi dan konsisten merupakan keharusan. Kekuasaan yang dimiliki pemerintahdalam pemungutan pajak hendaklah digunakan untuk kepentingan rakyat gunamemberikan keberkahan, kesejahteraan, dan keadilan. Dan hukum seharusnyalahmenjadi panglima dan pengawal dalam mencapai tujuan politik itu.