ABSTRAKIndonesia memiliki suatu sistem hukum pertambangan dalam mengatur penanaman
modal asing dalam bidang pertambangan yaitu sistem kontrak karya yang dimulai
pada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan paradigma
hukum pertambangan setelah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang baru
yang mengatur pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang
memiliki suatu sistem perijinan untuk menggantikan sistem kontrak karya. Tesis
ini meneliti hukum pertambangan Indonesia dengan digantinya sistem kontrak
karya dengan suatu paradigma hukum baru yang mengacu pada prinsip perijinan
dengan Izin Usaha Pertambangan, dimulai dari penelitian dasar-dasar hukum
pertambangan mineral, latar belakang hukum pertambangan Indonesia dan sistem
hukum pertambangan mineral dengan sistem hukum perizinan. Fokus spesifik
ditekankan dalam hal dalam hal kepastian hukum dan kesesuaian dengan tujuan
Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
yaitu dapat memberikan hasil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis
normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
mengganti konrak karya dengan izin belum dapat menjamin kepastian hukum
dalam bidang pertambangan mineral dan batubara sehingga tujuan hukum
pertambangan untuk digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat belum
dapat dicapai.
ABSTRACTIndonesia had a mining law system to regulate foreign investment on mining which
was contract of work system, starting on year 1967 to 2008. On the year 2009,
there is a change on mining law paradigm after Indonesia released new law in
regulating mineral and coal mining business. The law is Law of the Republic of
Indonesia Number 4 Of 2009 Concerning Mineral and Coal mining with a
licensing system to replace contract of work. This thesis deals with the study of
Indonesian mining law on the changing of contract of work system with new
mining law paradigm with licensing system, starting on the study of the basic of
mineral law, backgrounds of Indonesian mining law, and the mineral mining legal
system, certainty of law and prosperity of the People. Specific focus is stressed on
the principal of certainty of law and the compliance of new law to its purpose of
giving maximum prosperity to the people. Research method used on this thesis is
juridical normative with qualitative research. This study conclude that replacing
contract of work with licensing sistem has not resulted on certainty of law on
mineral and coai mining, therefore maximum prosperity of the people targeted by
this law will not be achieved yet.
