ABSTRAKTesis ini membahas tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam
pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan tenaga
kerja, Berdasar Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan
Terbatas dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, sehingga penelitian ini berbasis pada analisis
terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundangundangan,
maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Hasil penelitian
menyarankan bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu perlu
diperhatikan pihak yang berwenang menandatangani perjanjian itu; Hanya
yang berwenang yang boleh menandatangani surat perjanjian; perlu adanya
peran aktif pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian ini; dan
perlu dibentuk lembaga pengawas perjanjian kerja yang independen.
ABSTRACTThis thesis discusses the responsibilities of directors in making the limited implementation of the
agreement and work with a certain time of labor, By Tax Act. 40 In 2007, the Limited Company
and Act No. 13 in 2003, on Employment. This research is a qualitative research method using a
normative juridical research, so this research is based on the analysis of legal norms, both in
terms of legal regulations, and law in the sense that the court decision. Results of research
suggest that in making the agreement work time needs to the authorities that sign the agreement;
Only authorized personnel should sign the agreement; need the active role of the government to
oversee the implementation of this agreement, and supervisory agencies need to be agreement
that the independent work.
