ABSTRAKDewasa ini peranan dan aktivitas korporasi sangat strategis. Tidak jarang dalam
praktiknya korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan
memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Tesis ini membahas mengenai latar
belakang penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 31
Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, proses penuntutan
pidana terhadap korporasi, kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana
terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan upaya mengatasi
kendala-kendala tersebut serta evaluasi terhadap jenis pidana denda terhadap
korporasi dalam UU tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif
yang didukung penelitian empiris. Sedangkan analisis hasil penelitian dilakukan
dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai
data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan dan penjatuhan
pidana hanya terhadap pengurus korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi
dianggap tidak adil sementara terhadap korporasinya tidak dilakukan penuntutan
pidana. Secara umum, proses penuntutan pidana bagi subyek tindak pidana
korporasi berlaku sama seperti halnya pada proses penanganan perkara terhadap
subyek tindak pidana perorangan. Namun terdapat hal-hal yang berbeda
khususnya dalam hal mengenai perwakilan korporasi, pencantuman identitas
tersangka/terdakwa, penyusunan konstruksi surat dakwaan dan mengenai
pelaksanaan putusan pidana denda terhadap korporasi. Dalam praktiknya, terdapat
kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam
perkara tindak pidana korupsi yaitu meliputi faktor hukum dan faktor penegak
hukum. Penelitian ini menyarankan perlu adanya perubahan pola pikir dan pola
tindak dari aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan pidana terhadap
korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan pentingnya upaya
pembaharuan undang-undang tindak pidana korupsi yang meliputi materi
termasuk jenis pidana terhadap korporasi maupun hukum formilnya.
ABSTRACTToday, the role and the activity of the corporation are very strategic, not rare in
practice the corporation could become means of carrying out the crime and
obtaining the profit from results of the crime. This thesis throughly overview it
backgrounds of appointment of corporation as a subject of criminal law in UU No.
31/1999 and revised with UU No. 20/2001, criminal prosecution of corporation,
obstacles and obvious hindrances in prosecuting corporation in infringement of
corruption crimes with any effort to overcome such prosecute obstacles as well as
evaluation of corporate criminal fine applied within the acts. This research
represents normative juridical research using secondary data as primary data and
primary data as supporting data. Research conclusion has indicated that
prosecutions and criminal penalties to corporate managements considered as
unfair without placing related corporation as a mutual subject of prosecution. In
general, prosecute process for corporate crime subject is identical with prosecute
process of personal crime. However, there are some dissimilarity, particularly
with regards to corporation representation, identity exposure of defendant,
configuration of allegation letter and concerning implementation of fine against
corporation. In practical matters, there are apparent obstacles within the law
enforcement process in corruption criminal cases by corporation namely the legal
factor and the law enforcer factor. This research recommended need the existence
of the change in the pattern thought and the pattern of the act from the upholder's
apparatus of the law to carry out the criminal demanding against the corporation
in the case of the criminal act of corruption and the importance of criminal efforts
of corruption that cover material including the criminal kind against the
corporation and his formal law of reform of act regulations.
