ABSTRAKPeraturan mengenai rumah susun saat ini diatur didalam Undang-Undang No.16
tahun 1985 tentang Rumah Susun. Penghuni Rumah Susun wajib membentuk
Perhimpunan Penghuni yang bertugas mengatur kehidupan bersama sesama
penghuni didalam rumah susun. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.16
tahun 1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atas satuan rumah susun
dari penyelenggara pembangunan kepada pembeli pemindahan haknya harus
dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) akan tetapi, dewasa ini
dalam kegiatan pemasaran properti khususnya rumah susun di Indonesia
seringkali satuan rumah susun dijual dengan jalan Perjanjian Pengikatan Jual beli
yang tidak dilanjutkan ketahap pembuatan Akta Jual Beli. Yang menjadi
pertanyaan dan akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana penyelesaian
perkara yang teijadi antara Perhimpunan Penghuni Rumas Susun terkait dengan
persoalan kehidupan bersama didalam rumah susun bila dikaitkan dengan unitunit
rumah susun yang dijual hanya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
Apakah dengan Peijanjian Pengikatan Jual Beli telah teijadi peralihan hak antara
Developer dengan pihak ketiga? Apa saja tugas, kewajiban dan kewenangan
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dalam mengatur kehidupan di rumah
susun?
ABSTRACTDevelopment of housing flats is one of the alternative problem-solving of
the housing and settlement needs, especially in urban areas, the number continues
to increase because the construction of housing flats could reduce the use of land.
Regulations regarding the housing flat this time are set in the Law Number 16
year 1985 regarding the Housing Flat. In the regulation jo. The Government
regulations are governed that the residents of Housing Flat must establish an
Association of Resident which has a duty to set up the life of a fellow in the
housing flat. Basically, based on Article 10 of Law number 16 of 1985 regarding
the Housing Flat, the transfer of title on housing flat unit from the development
management to the purchaser, the transfer of rights must be made with a deed of
the Land Deed Official (PPAT), however, currently in the property marketing
activities especially the housing flat in Indonesia are often a unit of housing flat
that has not been completed which has a lot of devotees is sold with the Sale and
Purchase Binding Agreement which is not continued until the making level of the
Sale and Purchase Deed.The question and the one will be discussed by the author
in this writing is how the settlement of cases occurred between Association of
Housing Flat Resident related to problem of living together in the housing flat
when it is associated with the unit housing flats sold only based on the Sale and
Purchase Binding Agreement. Has the right’s transition occurred through the Sale
and Purchase Binding Agreement between the Developer with third parties?
What’s duties, responsibilities and authority of the Association of Housing Flat
Resident in managing life at housing flat?
