UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Tukar menukar (ruislag) tanah wakaf (Kasus tanah wakaf Wan Syarifah, Petogogan, Jakarta Selatan) / Dewi Damayanti

Dewi Damayanti; Enny Koeswarni; R. Ismala Dewi, examiner; Uswatun Hasanah, examiner ([Publisher not identified] , 2009)

 Abstrak

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah
Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan
pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana
ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta
bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN
SYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40
Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah,
salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikccualikan, apabila
benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan
prinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama
(Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang
Wakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi
penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat
penyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2)
Undang-Undang Wakaf. Dalam hal teijadi perselisihan perwakafan ditempuh
melalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapat
melalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagi
BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankan
keberadaan aset wakaf.

ABSTRACT
This thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, South
Jakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis is
how’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute and
how’s the role of BWI on the exchange (ruislag) on wakaf land WAN
SYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Government’s Regulation
Number 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf is
prohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of this
prohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for public
purpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only be
done after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11
paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo
Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legal
research with the typology descriptive analytical research. The result on this
research is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of the
Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph
(2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation,
but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court of
Religion. Mean while, the most BWT’s major role in the exchange (ruislag) wakaf
land assets is to maintain the existence of the charitable assets.

 File Digital: 1

 Kata Kunci

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Open
No. Panggil : T37402
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2009
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 111 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T37402 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20270151
Cover