Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas notaris yang terkait dengan pendirian Partai Politik yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai seberapa jauh peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik dan alasan mengapa Partai Politik sebagai suatu perserikatan atau organisasi harus berbadan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, majalah, dan media internet. Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pendirian Partai politik yaitu pendirian Partai Politik harus dengan akta notaris maka peran notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk membuat akta otentik mutlak diperlukan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 2, dimana didalamnya disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan termasuk didalamnya kewenangan untuk membuat akta pendirian Partai Politik.
Berkaitan dengan peranan notaris tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari disyaratkannya akta notaris dalam proses pendirian partai politik adalah agar Partai Politik sebagai suatu organisasi memiliki status sebagai badan hukum, yang artinya bahwa Partai Politik telah memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Tetapi bagaimanapun juga agar peranan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Partai Politik dapat beijalan dengan maksimal, maka diperlukan keijasama antara pihak pemerintah bersama-sama dengan organisasi notaris dalam rangka sosialisasi wewenang baru notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian Partai Politik.
Background of this research is because the task associated with the government for the establishment of Party Politics is the authority given by the government. In practice there are things that must be examined and learned more about how far the role of government in the process of Party Politics and Party Politics of reasons why as a league or organization must be incorporated. Method used in this research is the study of documents and juridical normative, with draws on sources such as books, magazines, internet and media. All sources are processed and associated with the laws and regulations that exist. Main problem of this research is the importance of the role of government in the process of establishment in accordance with the Political Party Law Number 2 Year 2008 about Political Parties.
After examining a variety of sources, that the results obtained with the provisions of Law Number 2 Year 2008 About the establishment political parties, namely the establishment of Party Politics should be the role of teaching license notary notary as public officials who are given authority by the government to make the absolute authenticity of teaching license is required, it this is in accordance with the provisions mandated in Law No. 30 of 2004 on Office Notary Article 15 paragraph 2, which is mentioned there in that the notary has the authority stipulated in other laws and regulations including the authority to make the establishment of teaching license Party Politics.
Regarding the role of government can be said that the goal of teaching license required to its from the notary in the process of establishing a political party is to make as a Political Party organization has status as a legal entity, which means that Party Politics has a strong legal foundation so that they can obtain security and protection of legal certainty. But however that the role of government in relation to the authority of government in the making of the Party Politics of teaching license can be run with the maximum, the required cooperation between the government together with the notary organization in the socialization of the new authority as a notary public officer authorized to make the establishment of teaching license Party Politics.
