Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagimanakah pengaturan asas nailed down diatur dalam KK?. Penerapan asas nailed down dalam KK dalam perkembangannya tidak selamanya bersifat baku, dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan itikad baik dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini juga didasari dengan ketentuan dalam KK yang mengatur bahwa pelaksanaan KK diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia
Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah, pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah secara tidak langsung akan membuat ketidakpastian pihak investor akan jaminan kontraknya (security of title), sehingga semua pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Daerah harus mengacu pada ketentuan baku dalam azas berkontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di bidang mineral, batubara dan panas bumi.
This research methodology is normative legal analysis. It uses the prime data along with the interview and secondary data. This research issues are how the principle of setting of nailed down regulated in Contract of Law (CoW)? Application of the principles nailed down within families in their development are not permanently fixed, and made adjustments according to circumstances and based on good faith and the agreement of both parties. It is also based on the provisions governing the CoW. CoW that governed the implementation, subject to and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia (this Agreement and its implementation this operation to be governed and construed and interpreted in accordance with the laws of Republic of Indonesia). Related to the implementation of regional autonomy, delegation of authority from the central government to local governments will indirectly create investor uncertainty will guarantee of the contract (security of title), so that?s all operations by the local government authority must refer to the standard conditions of contract based on the principle of mutual agreement parties and do not conflict with existing regulations in the field of minerals, coal and geothermal.
