Penempatan Notaris di Indonesia merupakan hal utama dalam dunia kenotarisan, hal ini membawa pengaruh terhadap pelaksanaan profesi Notaris dalam mengemban jabatannya sebagai pejabat umum, dimana penempatan Notaris adalah berdasakan formasi yang tersedia disetiap wilayah. Hal ini lah yang menjadi latar belakang dalam penulisan Tesis ini. Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan dalam pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004 (UUJN), yaitu : kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris setiap bulan. Pengaturan penempatan Notaris yang berdasarkan jumlah penduduk,jelas membuat penempatan Notaris di Indonesia tidak merata per wilayah, sebab jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak pun tidak merata setiap wilayahnya. Sehingga menurut penulis perlulah dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian Yuridis Formatif dengan tipe eksplanatoris tentang apa pengaruhnya akibat penempatan Notaris yang tidak merata dan pendayagunaan Notaris yang tidak tepat, agar dapat menjadi masukkan bagi terutama pembaca agar mengetahui akibat-akibat tersebut. Akibat-akibatnya antara lain adalah : persaingan yang tidak sehat dan menghalalkan segala cara sehingga penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menjadi lemah, banyaknya Pelanggaran Notaris sehingga tidak saja membuat Notaris harus mempertanggungjawabkannya secara perdata saja namun sekarang sudah memasuki ranah pidana, dan itu semua menyebabkan Jabatan Notaris yang tersumpah dan bermartabat luhur kini semakin dipertanyakan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan yang telah dibentuk oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN).
Placement Notary in Indonesia is the main thing in the world of Notaries, this affected the implementation of the Notary profession in carrying out this position as public officials, where the placement is based on the formation Notaries are available in each region. This has become a background in the writing of the Thesis. Notary Formations established under Article 3 of law Notary office in 2004 (UUJN), namely : Business Activities, Population and The average number of certificates made by or before the Notary of each month. Notary placement arrangements are based on population, clearly makes the placement of Notary in Indonesia is uneven by region, because the population of Indonesia is very much too uneven every territory. So according to the author it is necessary to do research in the form of Juridical Formative research with the type of explanatory about what effect due to the uneven placement of Notary and Notary inappropriate utilization, to also serve as input for the particular reader to know the consequences are. Consequences include : Competition is unhealthy and does not justify the means so that the enforcement of the Act and Code of Ethics Notary become weak, the number of Notary violation that is not only a Civil Notary must be accountable but has now entered the realm of criminal, and it all led to a sworn notary Noble and dignified is increasingly questionable, the necessary Supervision and guidance that has been established by the ministry of justice an Human Rights is the Supervisory Council of Notaries named Majelis Pengawas Notaris (MPN).
