Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena timbulnya sertipikat ganda pada obyek tanah yang sama. Permasalahan disini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya sertipkat ganda, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang sertipikatnya dibatalkan dalam sertipikat ganda, dan apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/TUN/2007 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.
Certificate as a strong admissible evidence instrument, in its issuance, often brings and created a legal impact for those who being related or those whose interests being jeopardized, therefore many times disputes related to the issuance of a certificate have been recurring and ended in the court for its settlement. In this case study, the dispute occurred due to the existence of double certificates on the same object (in this matter such object is land). The problem identified includes; what are the factors which lead to the existence of a double certificate, how is the legal protection being given to the party which certificate's being cancelled in the case of double certificates and is the Verdict of the Supreme Court number 56 PK/TUN/2008 has been in conjunction with the current regulation. This thesis is using normative-based research method with descriptive research type and the data being used is a secondary data. The data analysis within this thesis writings is using qualitative analysis method.
