Perdagangan orang mengakibatkan korban mengalami penderitaan baik fisik,psikis, ekonomi dan sosial. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang(UUPTPPO), diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdaganganorang dapat lebih efektif. Konsep pertanggung jawaban ganti kerugian juga telahdiatur sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Namun dalam prakteknya,putusan (vonis) perkara tindak pidana perdagangan orang jarang memuat restitusi.Hal ini dipengaruhi oleh belum jelasnya prosedur pengajuan restitusi bagi korbantindak pidana perdagangan orang dan beberapa faktor kendala lainnya. Penelitianini menggunakan penelitian yuridis-empiris. Dalam memperoleh data, dilakukanpenelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara denganinforman. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pengajuanrestitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang diatur secara tersendiridalam UUPTPPO dan juga mengacu kepada KUHAP kecuali ditentukan lain olehUUPTPPO. Kendala-kendala dalam pendayagunaan lembaga restitusi padaperkara tindak pidana perdagangan orang dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga)kelompok, yaitu : a. faktor peraturan perundang-undangan; b. faktor sumber dayamanusia (SDM) para penegak hukum; dan c. faktor kesadaran hukum korban.Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mendayagunakan lembaga restitusipada perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu: ketentuan mengenai restitusipada UUPTPPO perlu direvisi, dibuatkan peraturan-peraturan pelaksanaanmengenai prosedur pengajuan restitusi oleh masing-masing lembaga penegakhukum, peningkatan kualitas SDM para penegak hukum, koordinasi dankerjasama yang baik dengan negara tempat tujuan perdagangan orang, sosialisasikepada masyarakat terutama para korban mengenai tindak pidana perdaganganorang dan masalah restitusi, peran serta masyarakat dalam memberikan bantuanhukum kepada korban dan pengawasan kepada para penegak hukum.

---

Abstract
Trafficking in Person has caused the victims to suffer physically, psychologically,economically, and socially. After the effectiveness of the Law No. 21 of the year2007 on Combating against the Criminal Acts of Trafficking in Person(UUPTPPO), it is expected that the law enforcement towards the criminal acts ofTrafficking in Person can be more effective. The concept of compensationliability has also been governed as an important aspect in law enforcement.However in the practice, the decision (the verdict) of the Trafficking in Personcriminal act case rarely contains restitution. This is caused by the unclearprocedure to file restitution for the victims of Trafficking in Person ciminal actsand other obstacles. This research used the judicial-empirical research. Inobtaining data, library research and field research in a form of interview withinformants have been conducted. From the research results obtained, it isconcluded that the procedure of filing restitution in the case of Trafficking inPerson criminal acts is governed separately in UUPTPPO and also refers toKUHAP (Penal Code) except otherwise determined by UUPTPPO. The obstaclesin the empowerment of the restitution institution in the case of Trafficking inPerson criminal acts could be classified in 3 (three) groups: a. laws andregulations factor; b. human resources of law enforcers factor; and c. victims?legal consciousness factor. The efforts which must be done to empower therestitution institution in the case of Trafficking in Person criminal acts are torevise the provisions on restitution in UUPTPPO, to make the implementationregulations on the procedure of filing restitution by each law enforcementinstitution, to increase the human resources quality of the law enforcers, tocoordinate and cooperate well with the country destination of the Trafficking inPerson, to introduce the Trafficking in Person criminal acts and restitution issuesto the society, especially the victims, and to involve the society in giving legalaids to the victims and in supervising the law enforcers.