Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945,
maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitu
dengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yang
memiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI ? POLRI.
Pada masa sebelum reformasi, TNI ? POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI dan
bertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun pada
masa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom dan
mandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, dan
POLRI sebagai alat keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukan
tiga permasalahan yaitu ; bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanan
di Negara Indonesia, lalu bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRI
dalam pertahanan dan keamanan negara, serta apakah permasalahan yang terkait
dengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI ? POLRI.
Penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori tujuan negara oleh Charles E
Merriam, kemudian faktor perubahan organisasi kelembagaan negara oleh Jimly
Asshiddiqie, fungsi militer terhadap negara dan tingkatan otoritas militer oleh Samuel P
Huntington, dan juga fungsi kepolisian terhadap negara. Objek penelitian ini pada
dasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan TNI ?
POLRI dan juga pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan objek penelitian
ini, tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis dan
yuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptifanalitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanan
dan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran dan
fungsi TNI ? POLRI dengan pendefinisian yang jelas namun tumpang tindih maupun
tidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untuk
itu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisi
kekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkait
dengan peran dan fungsi TNI ? POLRI agar pada masa mendatang dapat berperan
optimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
AbstractIn order to achieve the goals listed in the Indonesia Constitution (UUD 1945), the
sustainability of state must be maintained with strong security and national defence. The
Institutions which have functions and roles of security and defense are the Armed
Forces (TNI) and Police (POLRI). In the period before the reform, TNI - POLRI were
united in one institution named ABRI. But now the institution is separated and became
two autonomous and independent institutions with different functions and roles. Thus,
TNI is responsible for defence, and POLRI responsible for security. Based on this
background, I proposed three issues; how is the different functions of security and
defence in Indonesia; how is the different functions and roles of the TNI and POLRI in
the security and state defence; what is problem related to the separation of the
functions of security and state defence by TNI - POLRI. The research will be discussed
using the theory of the state's goals by Charles E Merriam, and institutional factors of
organizational change state by Jimly Asshiddiqie, the military functions of the state and
level of military authority by Samuel P Huntington, and also the police functions of the
state. The object of this research is basically about legislation that is closely related to
the military - police and security and national defense. Regard to the object of this
study, the type of research is a normative juridical approach to the study of historical
and juridical and type of qualitative research. Collecting data in this research is done
through library research and will be presented in a descriptive-analytical. The results
showed that the dichotomized of security and defence function has made regulations
which is bordering the functions and roles between TNI ? POLRI. Thus regulations are
clearly defined but it is overlapping and inconsistent, and it?s cause several problem
during the implementation. We required other regulations to harmonize and fill the gap
in terms of setting the security and national defence related to the role and functions of
the TNI - POLRI in the future in order to contribute optimally to ensure the survival of
the nation and the State of Indonesia.
