Perkembangan teknologi digital terjadi begitu cepat termasuk dalam dunia TV siaran. Perkembangan tersebut mengakibatkan adanya kesepakatan diantara banyak negara yang mengharuskan adanya migrasi dari sistem TV analog ke TV digital. Indonesia pada tahun 2015 - 2018 direncanakan secara penuh akan melakukan migrasi penyiaran TV analog ke TV digital secara penuh (Analog Switch Off). Bagi pemerintah sebagai regulator, penerapan sistem penyiaran TV digital akan dapat meningkatkan efesiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana 1 (satu) kanal TV analog dapat menyalurkan 4-6 program siaran TV digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk layanan (service) lain yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.
Tujuan dari penerapan Biaya Hak Penggunaan frekuensi adalah mempromosikan penggunaan spektrum frekuensi yang efektif dan efesien. Disamping itu juga untuk mendapatkan pendapatan bagi negara yang salah satunya adalah untuk membiayai kegiatan manajemen spektrum frekuensi. Dalam pelaksanaan migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital diperlukan model baru perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi TV siaran digital di Indonesia.
Dalam tesis ini akan memfokuskan pada analisa model biaya hak penggunaan spektrum dengan memperhatikan pengalaman?pengalaman dari beberapa negara- negara (benchmarking) dalam penerapan biaya spektrum frekuensi dan analisa masukan dari operator TV siaran di Indonesia. Dalam penelitian ini dihasilkan rumusan model perhitungan BHP Frekuensi TV penyiaran digital di Indonesia yang menggunakan parameter - parameter bandwidth, indeks harga frekuensi, kondisi ekonomi di wilayah layanan dan cakupan populasi penduduk. Dengan membandingkan dengan model BHP pada saat ini maka ada penambahan parameter yaitu kondisi ekonomi di wlayah layanan dan cakupan populasi. Dengan adanya penambahan paremeter tersebut diharapakan BHP akan lebih adil bagi operator TV. Daerah yang kurang maju mendapatkan insentif dari pembayaran BHP frekuensi. Pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari penarikan BHP.
The development of digital technology happen so quickly in the world including broadcast TV. These developments resulted in the agreement among many countries that require the migration from analog TV system to digital TV. Indonesia in 2015 - 2018 is planned in full will be to migrate analog TV broadcasting to digital TV in full (Analogue Switch Off). For the government as regulator, the application of digital TV broadcasting system will be able to improve the efficiency of the use of frequency spectrum, where 1 (one) channel to channel 4-6 analog TV to digital TV broadcasting programs, so it can accommodate more new TV providers, thereby partially broadcasting spectrum could be used for services which are ultimately going to increase state revenue in the form of cost Rights of Use (BHP) frequency. The purpose of the application fee is to promote the right use of the frequency of use of the frequency spectrum of effective and efficient. In addition, to obtain revenue for the country one of which is to finance the activities of the frequency spectrum management. In the implementation of analog TV broadcasting system migration to digital TV broadcasting system required a new model of calculating the frequency of use of TV Rights Cost of digital broadcasting in Indonesia. This thesis will focus on the analysis of spectrum usage rights fee model by considering the experiences of several countries (benchmarking) in the application of spectrum frequency cost analysis and input from broadcast TV operators in Indonesia. In this study, the formulation of the calculation model BHP frequency TV digital in Indonesia using the parameters - the parameters of bandwidth, the frequency of price indices, economic conditions in the service area and population coverage. By comparing the model with BHP at the moment there are additional parameters, economic conditions in services area and population coverage. With the additional parameter is expected that BHP would be fairer for TV operators. The less developed regions to get incentives from BHP payment frequency. The overnment also earned income from the withdrawal of BHP.
