ABSTRAKAir merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya telah dijamin oleh kontitusi, yakni pada pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi : ?Bumi dan Air dan kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.? Sejak awal pendiri negara ini telah menyadari perlunya penyediaan air dijamin dalam kontitusi yang merupakan kontrak sosial antara Pemerintah dan warga negara. Sistem dan fasilitas penyediaan air bersih merupakan salah satu bentuk/kategori infrastruktur publik/umum yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi manusia. Oleh karena itu salah satu kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan air bersih adalah dengan rencana menambah pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih baru, yaitu dengan melibatkan peran pihak swasta, melalui pola kerjasama. Selain itu fakta di lapangan juga menunjukkan sudah terjadi penurunan kualitas air baku yang berasal dari Saluran Tarum Barat karena adanya pencemaran limbah (domestik dan industri) di beberapa titik di daerah Cibeet dan Bekasi serta adanya fluktuasi pasokan air baku terutama menurunnya debit air baku pada saat musim kemarau disebabkan karena adanya pendangkalan di beberapa titik sepanjang Saluran Tarum Barat. Tetapi secara rata-rata, debit pasokan minimum air baku dapat terpenuhi oleh Perum Jatiluhur (PJT) II sebagai pemasok air baku ke Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Pejompongan, Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Buaran dan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Pulo Gadung. Langkah konkrit yang dilakukan oleh Perum Jatiluhur (PJT) II dan Pemerintah dalam hal ini adalah Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Departemen Pekerjaan Umum adalah melakukan upaya peningkatan kehandalan pasokan air baku melalui pembuatan shypon di beberapa titik untuk mereduksi pencemaran dan normalisasi aliran Saluran Tarum Barat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang dilalui oleh Saluran Tarum Barat. Penelitian ini ditujukan untuk mencari bentuk kerjasama Pemerintah dan Swasta yang paling tepat untuk pembangunan dan pengoperasian Sistem Pelayanan Air Bersih. Dalam penelitian hanya membandingkan bentuk kerjasama Pemerintah dan Swasta antara Build Operate Transfer (BOT) dengan Design Build Leased (DBL).
ABSTRACT
Water is a basic human need whose existence has been guaranteed by the Constitution under the basic laws year 1945 Act 33, paragraph 3 which reads ""The earth and water and natural resources contained therein controlled by the state and used as much as possible for the benefit of the people?. Since the early founders of this country has realized the need for water supply is guaranteed in the constitution which is the social contract between government and citizens. The system of water supply installations is one of the forms or categories of public infrastructure and necessary general to the satisfaction of basic needs of human social and economic development. One of the provincial DKI Jakarta Government policy in an effort to improve the quality of water services is improve the development of the infrastructure of fresh water, with the participation of the private sector through a model of cooperation plans. The facts in the field have also shown a loss of quality raw water from the West Tarum Channels because of pollution of waste (domestic and industrial) at some point in Cibeet and Bekasi and fluctuations in raw water supply, especially the raw water flow decreases during the dry season due reducing deepness of water at some point along the West Tarum Channel. But on average, a minimum flow of raw water supply loaded by public companies Jatiluhur (PJT) II as a supplier of raw water to the Installation of Water Management (IPA) Pejompongan, Installation Management Water (IPA) Buaran and Installation Management Water (IPA) Pulo gadung. Concrete steps undertaken by a public company Jatiluhur (PJT) II and the Government in this regard is the Directorate General of Water resources (SDA) Department of Public Works to improve the reliability of the raw water supply by making shypon at some point to reduce pollution and channel normalization West Tarum Channel flow in cooperation with local government channels through which the West Tarum Channel. The research is intended to seek the form of Public-Private Partnership more appropriate for the construction and operation of water service systems. The only study comparing Public-Private Partnership between the Build Operate Transfer (BOT) and Design Build Leased (DBL) forms.
